"Terjadi berbagai perubahan yang perlu dikoreksi kembali oleh ahli tatanegara, tokoh, dan masyarakat yang berjiwa nasionalis negarawan sebelum Indonesia semakin tenggelam ke dalam ketidakjelasan harapan untuk maju dan sejahtera," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Selasa.
Menurut dia, reformasi tahun 1998 telah mewarisi sikap dan prilaku pragmatisme secara sistemik, serta menimbulkan korupsi ke hampir semua sendi kehidupan. Dimulai sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang memuat sejumlah kebijakan termasuk
perubahan undang-undang yang tidak memperhatikan kesiapan serta dampaknya terhadap bangsa.
Ia melanjutkan, muncullah liberalisme ekstrim menjadi agenda utama yang dipaksakan secara sistematis dan menempatkan Indonesia ke dalam sistem fundamentalisme pasar super-bebas di segala. "Banyak hal bisa dibeli dan dijual seperti di dalam pasar, termasuk apa yang dalam konstitusi diamanatkan sebagai `yang menguasai hajat hidup orang banyak`," katanya menegaskan.
Sejumlah BUMN strategis dan pembuatan Undang-Undang di Indonesia, dapat dibeli dan mempunyai harga pasar. "Ini semakin menjauhkan Indonesia dari semangat konstitusi dan cita-cita berdirinya Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," kata dia.
Ia menambahkan, penjualan aset bangsa dengan harga yang murah, dapat terjadi karena pada masa reformasi tengah berlangsung transisi kekuasaan sehingga penguasa baru yang semula tidak memiliki apa-apa, dihadapkan oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan.
"Walau sesungguhnya, sangat murah untuk ukuran bangsa. Akumulasinya, menenggelamkan Indonesia dan terjebak dalam sistem dan praktek pragmatisme koruptif," ujar Daniel Johan.
Menurut Daniel Johan, salah satu yang perlu dibenahi adalah membenahi sektor politik dengan mengembalikannya sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat.
"Kita harus menggembalikan partai politik sebagai wadah melahirkan kepemimpinan yang memiliki visi dan komitmen kenegarawanan. Dan kita harus kembali melakukan perjuangan politik berdasarkan ideologi Pancasila, Konstitusi, Kebangsaan, dan Nasionalisme," kata Daniel Johan yang juga staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Perjuangan yang bukan membuat Indonesia menjadi antipasar. "Melainkan menempatkan pasar pada tempat yang tepat sesuai tujuan negara mensejahterakan rakyatnya," ujar dia.
Ia yakin, Pasal 33 UUD 1945 sanggup mengawal pasar secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. "Tapi sayang, reformasi telah mempreteli itu semua hingga kita sampai pada situasi memprihatinkan tanpa arah seperti saat ini," kata dia.
Ia mengungkapkan, di awal reformasi, cukup banyak orang baik yang tampil sebagai pemimpin namun akhirnya sistem liberalisme transaksional telah mengkorupsi kesadaran dan karakter generasi bangsa.
"Oleh karena itu upaya koreksi terhadap sistem mendesak dilakukan, sebelum distorsi reformasi ini terus menerus menenggelamkan para calon pemimpin masa depan yang baik," katanya.
Partai politik tidak sepatutnya hanya melahirkan para pemimpin yang sanggup memberi setoran besar sementara mereka yang berkarakter dan bervisi negarawan tersingkir.
"Banyak politisi muda maupun lebih senior yang semula teruji berkarakter, lama-lama terbawa arus dan kehilangan visi maupun komitmen kenegarawanan. Hal yang sama terjadi di banyak partai politik," ungkap dia.
Pemicunya, karena liberalisasi di segala bidang yang dipaksakan sejak Reformasi 98 sehingga muncul politik-kapitalisme yang bersifat pragmatis dan tidak lagi memiliki kedalaman visi dan ideologi. "Seperti yang kita lihat saat ini, ukurannya adalah perhitungan untung transaksional," kata dia.
Sistem politik-kapitalisme dan super-liberalisme bukan asli Indonesia dan tidak bisa dipakai karena tak mengakar di dalam sistem dan budaya bangsa. "Akibatnya, telah mendorong partai politik saling ribut, saling rebut, dan saling sandera bahkan sesama internal anggota partai," ujar dia.
Ia mengajak untuk mengoreksi dan kembali ke semangat Pancasila serta UUD 1945, baik dengan mengamandemen UU dan peraturan yang memperlemah Indonesia, maupun dengan membuat UU baru yang mampu memperkuat keindonesiaan, sekaligus menjaga generasi terbaik bangsa.
T011
Pewarta: Teguh Imam WibowoEditor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
