Potensi PBB Sintang Bisa Capai Rp7 Miliar

Sintang (Antara Kalbar) - Kepala Dispenda Kabupaten Sintang Mas’ud Nawawi mengatakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sintang bisa mencapai Rp7 miliar.

Ia mengatakan potensi PBB di Kabupaten Sintang memang sangat besar jika terdata dengan baik. Dengan hitungan kasar wajib pajak untuk PBB bisa mencapai 140.000 WP. “Kami akan kerja keras untuk mengkroscek lagi ke lapangan data wajib pajak yang ada,” katanya.

Dia mengatakan untuk kesiapan tenaga, Dispenda Kabupaten Sintang sudah menyiapkan 10 orang tenaga. Namun Dispenda masih membutuhkan beberapa tenaga lagi dan tenaga ini perlu dididik. “Untuk itu kami minta KPP Pratama dapat membantu selama satu tahun ini dalam hal pelatihan,” pintanya.

Mas’ud mengungkapkan target pertama Dispenda Kabupaten Sintang dalam menarik PBB ialah Kecamatan Sintang dengan jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sintang. Setelah Kecamatan Sintang semua WP terdata, Dispenda akan menggali potensi di beberapa kecamatan yang potensial.

Dia mengatakan target PBB di tahun 2014 mencapai Rp2,5 – 3 miliar. Target ini termasuk piutang yang besarnya mencapai Rp1 miliar di tahun 2013. “Belum lagi piutang-piutang lama yang juga belum tertagih yaitu sekitar Rp2 miliaran,” katanya.

Mas’ud mengakui Dispenda Kabupaten Sintang masih belum memiliki tenaga yang profesional dalam penarikan PBB ini namun Dispenda akan tetap berupaya semaksimal mungkin dalam menggali potensi PBB.

“Kami berjalan seadanya dulu, yang penting tenaga-tenaga penilai pajak, tenaga pemetaan dan tenaga penagihnya sudah siap,” tegasnya.

Ia mengatakan Dispenda Kabupaten Sintang masih membutuhkan banyak tenaga penarik pajak. Untuk saat ini ada 10 PNS yang ditarik ke Dispenda. “Tapi kami masih butuh tenaga honorer untuk membantu,” ungkapnya.

Mas’ud mengatakan pihaknya juga berencana membentuk unit-unit pelaksana teknis Dispenda Kabupaten Sintang. Dikatakannya, dibeberapa kabupaten/kota yang pernah didatangi Dispenda Sintang, rata-rata daerah lain, Dispendanya memiliki unit-unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

“Keberadaan unit-unit ini akan lebih efektif dalam menggali potensi pajak,” katanya.