Distribusi Daging Beku di Kalbar Capai 29,8 Ton

Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalimantan Barat, Abdul Manaf mengatakan, saat Ramadhan dan menjelang Lebaran kemarin, jumlah distribusi daging sapi beku di provinsi itu mencapai 29,8 ton.

"Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2016 lalu, dimana distribusi daging beku sebesar 24 ,5 ton yang terjadi di Kalbar," kata Manaf di Pontianak, Sabtu.

Dirinya menjelaskan, meski terjadi peningkatan dibanding tahun lalu, namun distribusi daging sapi itu masih jauh lebih kecil dibandingkan ayam dan babi.

Dalam catatannya disebutkan pasokan daging yang diperlukan Kalimantan Barat yakni kurang lebih 87 ribu ton.

Sedangkan 67 persen itu dipenuhi dari daging ayam, kemudian urutan keduanya daging babi dan ketiganya daging sapi dengan jumlah yang tidak begitu banyak.

"Untuk kebutuhan daging sapi satu tahun sekitar 7.650 ton. Guna memenuhi kebutuhan itu dinas mendatangkan sapi dari Pulau Madura kurang lebih 18 ribu ekor dari jumlah pemotongan sekitar 50 ribu ekor sapi," tuturnya.

Selain itu, Manaf akan mengevaluasi masuknya daging sapi beku impor ke Kalimantan Barat. Evaluasi itu dilakukan karena jumlah yang dijanjikan tak sesuai dengan kedatangannya.

"Awalnya dijanjikan 15 ton, kenyataan yang datang hanya tujuh ton. Sisanya delapan ton, informasinya untuk memenuhi kebutuhan daging di Jabodetabek," katanya.

Manaf mengakui, pada Lebaran tahun ini, pihaknya masih menerima keluhan masyarakat. Bahkan pemerintah provinsi dianggap ingkar janji dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi untuk Ramadan dan Lebaran.

Dampak lain yang timbul, ketika pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan itu harga daging melonjak tinggi. Dimana, saat lebaran kemarin, harga daging bisa mencapai Rp150 ribu per kilogram.

"Itu sangat berbahaya, sehingga harganya pun melambung tinggi," kata Manaf.

Karena itu dia akan menjadikan hal itu sebagai bahan evaluasi. Menurutnya data yang disampaikan itu harus akurat dan sesuai dengan kebutuhan daging sapi untuk masyarakat.

"Evaluasi juga dilakukan untuk data yang disampaikan pedagang di mana berbeda dengan data kabupaten dan kota. Perbedaan data itu, menurut Manaf dikarenakan pihaknya tidak memiliki perpanjangan tangan di daerah," tuturnya.

(KR-RDO/N005)