Ketapang (Antara Kalbar) - Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat mulai melakukan pembangunan 400 unit rumah tanpa uang muka atau "down payment (DP)" nol rupiah.
"Pembangunan tersebut berasal dari ide kami yang kemudian dibahas bersama perusahaan pengembang dan beberapa pihak terkait," kata Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Joko Yuhono di Ketapang, Sabtu.
Joko mengaku butuh waktu dua bulan untuk mengonsolidasikan ide pembangunan perumahan DP nol rupiah itu hingga bisa mulau terealisasi.
Program perumahan DP nol rupiah itu sudah diluncurkan Jumat (26/5) dihadiri Bupati Ketapang Martin Rantan, Kapolres, Dandim 1203 Ketapang, Ketua Pengadilan Negeri dan tamu undangan lainnya di Kelurahan Mulia Kerte, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang.
Sementara itu Sukiryanto, pemilik PT Kayung Usaha Properti, menyambut ajakan Joko. Ketua Real Estate Indonesia Kalimantan Barat ini setuju membangun rumah murah tanpa DP.
Selama dua bulan, ia membeli lahan sekitar 10 hektare di pusat Kota Ketapang senilai Rp7 miliar.
Di lahan tersebut akan dibangun perumahan Kayung Adhyaksa Residence. Nama itu diambil karena ide membangun perumahan ini datang dari Joko sebagai jaksa. "Izin-izin membangun sudah beres, termasuk skema kerja sama dengan Bank Kalbar," kata Sukiryanto.
Joko ikut menerjunkan tim untuk mengawal penerbitan izin mendirikan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Sukirno juga menyambut ide ini.
Skema dalam pembelian rumah ini mengacu pada aturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016. Dalam skema ini, APBN akan mensubsidi bunga pinjaman bank sebesar 5 persen dari total 13,75 persen. Sehingga pembeli rumah hanya akan mencicil Rp 1,5 juta per bulan selama 15 tahun atau Rp 1,2 juta selama 20 tahun.
Menurut Sukiryanto, Bank Kalbar siap menjadi mitra dalam transaksi tersebut. Karena itu, untuk sementara, ia akan membangun 400 unit rumah untuk pegawai negeri sipil.
Berdasarkan aturan subsidi itu, pemerintah menetapkan harga rumah murah setiap provinsi. Untuk wilayah Kalimantan Barat, harganya berkisar Rp121juta-Rp140 juta. Sukiryanto akan menjualnya Rp135 juta untuk rumah tipe 36/120. "Untuk saya, untungnya tak terlalu besar, mungkin hanya Rp3 juta-Rp5 juta per rumah," jelasnya.
Sukiryanto menerima tawaran itu karena mengincar pusat bisnis di depan perumahan. Dari perhitungannya, pusat bisnis untuk toko dan perkantoran itu akan menguntungkan dari segi bisnis.
Tawaran itu juga ia terima karena ada jaminan dari Joko dan pemerintah Kalimantan Barat dalam percepatan perizinan dan biaya normal sesuai dengan aturan.
Bagi pengembang, kata dia, membangun rumah memakan biaya mahal karena perlu izin banyak tahap dan ongkos di sana-sini. Dengan jaminan biaya sesuai dengan aturan dan cepat, ia berani membangun rumah murah kendati untungnya tak seberapa.
"Izin pendahuluan sedang dalam proses, sementara izin bank akan mulai proses setelah transaksi dengan pembeli," katanya.
Joko bersyukur peluncuran rumah murah ini sesuai dengan targetnya sebelum Ramadan. Ia mengaku ide membangun rumah murah muncul dari perdebatan DP 0 rupiah dalam pemilihan Gubernur Jakarta selama enam bulan terakhir. "Jika Jakarta masih wacana, Ketapang sudah terlaksana," katanya.
