"Perlu diperhatikan indikator keberhasilan pembangunan dan manfaat yang sampai ke masyarakat. Kalau berhasil apa indikatornya, apa yang disebut sejahtera, apa yang harus disejahterakan dan sampai saat ini hal tersebut masih menjadi masalah," ujarnya di Pontianak, Senin.
Diperlukan data siapa masyarakat yang membutuhkan karena apabila tidak jelas akan sulit membuat masyarakat sejahtera.
Selanjutnya, iengatakan terkait pengeluaran pegawai apakah sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
"Ini yang harus kami pertajam lagi karena perencanaan keuangan itu harus bertujuan kebermanfaatan, ada target dan indikator yang jelas bahwa hal tersebut dapat terlaksana, juga terkait jangka waktu dan pihak pelaksana," jelasnya.
Baginya, memang tidak harus satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan suatu kebermanfaatan.
"Misalnya soal kemiskinan itu bukan hanya tanggungjawab Dinas Sosial saja karena perlu PUPR juga sebagai penyedia sarana, PDAM penyedia air bersihnya dan sebagainya. Jadi harus sinkron semua pihak dan ini jadi 'PR' juga buat pemerintah daerah sebagai daftar solusi," ujarnya.
Dalam hal ini BPKP memiliki peran memberdayakan dan harus memberi dukungan dari segi kapabilitas.
"Jadi dari APIP yang ingin meningkatkan kapasitasnya silakan ke BPKP untuk di diklat agar tidak hanya sekadar berpikir post-audit. Jadi APIP harus ikut dari awal untuk melihat mana yang berpotensi menjadi risiko dalam perencanaan," jelasnya.
Ia menekankan tiga hal kepada APIP agar mengetahui penanganan ke depan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perencanaan keuangan.
Pertama, terkait tata kelola karena tata kelola yang baik akan lebih mudah dalam pelacakan, penanggungjawabnya, kemudian lebih transparan dan jelas rambu-rambunya.
"Kemudian kedua terkait risikonya. Apa yang jadi risiko, mitigasinya, hingga pencegahannya. Selama ini temuan audit berulang tiap tahunnya dan hal ini tentu diperbaiki," katanya.
Kemudian ketiga terkait pengendalian terkait kesesuaian pelaksanaan dan perhatian apakah ada penyimpangan atau tidak.
"BPKP Kalbar mendorong semua pihak khususnya kepala daerah bahwa penting sekali pengawasan terutama di perencanaan. Karena jika salah akan berdampak ke depannya dan yang kita harapkan tentu manfaat ke depan dari hasil perencanaan tersebut," katanya.
Pewarta: DediUploader : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
