BPKP Kalbar kawal akuntabilitas Program MBG agar tepat sasaran

Pontianak (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan pihaknya mengawal akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) agar penggunaan anggaran negara tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami memastikan setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah benar-benar berkonversi menjadi asupan gizi yang diterima langsung oleh masyarakat penerima manfaat," kata Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap di Pontianak, Rabu.

Menurut Rudy, BPKP telah menurunkan tim untuk melakukan pemantauan, evaluasi, sekaligus mitigasi risiko pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pengawasan dilakukan guna menjamin mutu makanan, kecukupan gizi, keamanan pangan, serta efektivitas penggunaan anggaran.

"Pengawasan yang kami lakukan bersifat strategis dan berkelanjutan. Tidak hanya sebatas pemeriksaan administratif, tetapi juga menguji efektivitas sistem pengendalian intern di dapur-dapur SPPG agar tidak ada celah penyimpangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian data maupun kualitas layanan, kami dorong perbaikan dilakukan secara langsung," tuturnya.

Ia menjelaskan selama bulan Ramadhan pengawasan difokuskan pada penyesuaian mekanisme distribusi makanan yang mengalami perubahan pola penyaluran.

Di Kabupaten Kubu Raya, misalnya, kata dia, sistem distribusi disesuaikan menjadi paket bahan makanan kering. Kebijakan ini diterapkan sebagai solusi atas tantangan logistik sekaligus menjaga kualitas gizi dan higienitas pangan hingga waktu berbuka puasa.

"Program ini harus adaptif terhadap kondisi sosial dan keagamaan masyarakat. Skema paket kering selama Ramadhan menjadi langkah tepat untuk menjaga kualitas nutrisi agar tidak menurun akibat jeda distribusi yang panjang dan kami memastikan paket tersebut tetap memenuhi standar gizi yang ditetapkan," katanya.

Selain menjamin kualitas nutrisi, BPKP juga menilai Program MBG memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi daerah.

Di Kabupaten Sambas, kata dia, setiap unit SPPG rata-rata mampu menyerap sekitar 15 tenaga kerja lokal. Tak hanya itu, sekitar 70 persen alokasi anggaran program turut menggerakkan perputaran ekonomi di sekitar wilayah operasional dapur layanan gizi tersebut.

Dengan rencana pengembangan puluhan unit SPPG di setiap kabupaten/kota, lanjutnya, Program MBG dinilai bukan sekadar intervensi pemenuhan pangan, tetapi juga instrumen baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan pedesaan.

"Tugas BPKP memastikan program ini berjalan transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya optimal bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, sekaligus mendukung penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Barat," kata Rudy.