Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2021 sebesar 415 miliar dolar AS, turun 0,6 persen dibanding utang luar negeri periode April 2020 sebesar 417,6 miliar dolar AS, yang terutama didorong turunnya posisi ULN Pemerintah.
Namun secara tahunan, ULN Indonesia pada Mei 2021 tumbuh sebesar 3,1 persen (year-on-year/yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen.
"Struktur ULN Indonesia pada Mei 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,9 persen," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen.
Menurutnya, dalam menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
Posisi ULN Pemerintah pada Mei 2021, tercatat sebesar 203,4 miliar dolar AS, turun 1,3 persen dibandingkan dengan posisi ULN Pemerintah April 2021.
"Hal tersebut mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan ULN pemerintah menjadi sebesar 5,9 persen pada Mei 2021, dibandingkan dengan 8,6 persen pada bulan April 2021. Penurunan posisi ULN pemerintah seiring dengan pembayaran surat berharga negara (SBN) dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo pada Mei 2021," katanya.
Pemerintah, berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel, dengan begitu, penarikan ULN pemerintah Mei 2021 tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program PEN.
Belanja prioritas antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin.
Ia menjelaskan, ULN swasta juga menunjukkan perlambatan pertumbuhan dari 1,4 persen pada April 2021 menjadi 0,5 persen pada Mei 2021, disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari 4,5 persen pada bulan sebelumnya.
Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan berkurang menjadi 6 persen, dari bulan sebelumnya sebesar 9 persen, dengan demikian posisi ULN swasta pada Mei 2021 tercatat 208,7 miliar dolar AS, yang didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,1 persen terhadap total ULN swasta.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan yang pangsanya mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta.
Bank sentral menilai, struktur ULN Indonesia tetap sehat dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian, ditunjukkan oleh dominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen, serta tetap terkendali yang terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang menurun dari 37,9 persen menjadi 37,6 persen.
Dalam menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong PEN dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.
