Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Edi Hasibuan menyebutkan Presiden Jokowi menginginkan ada perubahan pada Kepolisian Republik Indonesia.
"Banyak sekali sorotan terhadap kinerja Polri. Presiden ingin Polri ada perubahan. Presiden sudah memberikan perintah dari mulai peningkatan pelayanan sampai menghindari gaya hidup mewah. Itu poin yang harus diikuti Polri," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta Selasa.
Presiden Joko Widodo dinilai tengah berupaya mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri. Masyarakat dan polisi harus mendukung agar keinginan Presiden agar terwujud.
Presiden mengumpulkan seluruh Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres se-Indonesia di Istana Negara, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden menginstruksikan lima hal yang harus polisi jalankan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Presiden meminta polisi mengurangi gaya hidup mewah, menghapuskan pungutan liar, meningkatkan soliditas internal dan TNI, menyamakan visi dan kebijakan organisasi, menjalankan penegakan hukum secara tegas antara lain terkait judi online dan narkoba.
Baca juga: Lima personel Polda Sumbar dipanggil ke Mabes Polri terkait narkoba
"Saya kira dengan mengikuti instruksi Presiden, insya Allah Polri akan semakin dipercaya oleh masyarakat," kata Edi.
Edi mengatakan sebenarnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat percaya dan mencintai Polri. Listyo tidak ragu menindak jenderal yang menyimpang apalagi terlibat tindak pidana.
"Putusannya sangat tegas. Kalau ada pidana, ancamannya pemberhentian secara tidak hormat. Saya kira Kapolri tidak main-main dan kita sudah sepantasnya mendukung apa yang sudah menjadi kebijakan Kapolri. Penanganan transparan dan tindakan tegas pasti akan berdampak pada kepercayaan publik," katanya.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai pemanggilan pejabat Polri ke Istana adalah momen historis yang patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Sahroni juga memaknai pemanggilan itu karena kondisi darurat.
"Saya rasa ini adalah langkah yang pas karena memang jika melihat ke belakang, kepolisian secara menyeluruh harus diluruskan kembali pola pikir, pola kerja, dan pola komando-nya. Jadi pemanggilan ini adalah langkah yang sangat baik," ujar Sahroni.
Baca juga: Aplikasi M-Paspor permudah layanan publik terkait keimigrasian
Baca juga: Provinsi Kalbar masuk 15 besar inovasi layanan publik oleh Kemenpan-RB
