Jakarta (ANTARA) - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menganggap semakin banyak kritikan yang masuk baik dari masyarakat atau lembaga, maka membuat dirinya semakin bagus.
Hal ini merespon kritikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang menyebut semua pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 belum menguasai permasalahan Jakarta.
"Tidak apa-apa. Yang namanya calon gubernur, wakil gubernur itu memang harus dikritik setiap hari, termasuk diri saya. Jadi, semakin dikritik semakin bagus," kata Pramono di kawasan Pademangan Barat, Jakarta Utara, Selasa.
Pramono justru mengharapkan lebih banyak kritikan dari kelompok masyarakat lainnya. Hal ini diperlukan untuk membuka ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi kepada calon pemimpinnya.
"Siapa pemimpin yang memang bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari lembaga-lembaga tersebut secara konkrit dan bisa diimplementasikan di lapangan," ujar Pramono.
Sebelumnya, LBH Jakarta menilai paslon tidak menawarkan solusi konkret yang berbasis masalah Jakarta dalam debat perdana yang bertema "Penguatan Sumber Daya Manusia dan Transformasi Jakarta menjadi Kota Global" pada Minggu (6/10).
"Visi dan misi seluruh paslon hanya sekedar jargonistik dan berorientasi pada peningkatan elektabilitas," kata LBH Jakarta dalam keterangan tertulisnya.
Adapun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyampaikan visi-misi dan program kerja yang bertajuk "Jakarta Menyala" meliputi gelaran Benyamin S Awards hingga integrasi JAKI dalam debat perdana Pilkada DKI yang berlangsung Minggu (6/10) malam.
Pramono menjanjikan adanya bursa kerja setiap tiga bulan sekali di kecamatan, pelatihan bersertifikat, lowongan kerja terintegrasi di JAKI, bekerja dimanapun (work from anywhere/WFA) untuk ASN, BUMD dan swasta. Selain itu penyediaan layanan penitipan anak (day care) di wilayah kerja dan pusat perkantoran.
Pramono juga menyoroti isu pendidikan di Jakarta yang menyoroti data anak putus sekolah dan ketimpangan penghasilan guru honorer.
Lalu menjanjikan sejumlah solusi, yakni wajib belajar 12 tahun tuntas, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sampai lulus kuliah. Selanjutnya pelatihan guru penyandang disabilitas serta beasiswa S2 S3 untuk guru dan dosen.
Di bidang kesehatan, Pramono menjanjikan adanya saluran langsung (hotline center) 24 jam layanan psikolog, persingkat waktu antrean BPJS, penambahan fasilitas kesehatan dan menyediakan RS Apung, kapal ambulans dan helikopter ambulans di Kepulauan Seribu.
