Pemerintahan Prabowo harus ciptakan pertanian yang terarah

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan bahwa pemerintahan mendatang harus menciptakan pertanian yang terarah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan target swasembada pangan.

Menurut Khudori, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (15/10), pertanian saat ini belum terarah karena banyak petani yang masih menanam komoditas berdasarkan tren tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar. Akibatnya, ketika panen tiba, harga komoditas tersebut anjlok karena pasokan berlebih.

“Petani itu seperti jalan sendiri-sendiri. Kalau ada informasi komoditas tertentu sedang bagus, semua petani langsung menanamnya. Setelah panen berbarengan, harganya hancur,” kata Khudori.

Untuk mengatasi masalah ini, Khudori mengatakan pemerintahan mendatang perlu melakukan perencanaan yang matang dalam kegiatan pertanian.

Khudori menyebut pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengatur pola tanam dan menetapkan komoditas yang perlu ditingkatkan produksinya.

Selain itu, petani perlu memiliki akses tentang permintaan pasar sehingga mereka dapat menentukan komoditas apa yang harus ditanam dan berapa jumlahnya.

“Idealnya pola tanam itu menyesuaikan kebutuhan pasar itu apa, kebutuhan hariannya berapa, mingguannya berapa, bulanannya berapa, baru diterjemahkan di level hulu, di lahan,” kata dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga disebutnya perlu memperkuat kelembagaan petani di tingkat desa. Salah satunya dengan meningkatkan penyuluhan pertanian di tingkat desa.

Penyuluh pertanian, kata dia, berperan penting dalam memberikan pendampingan kepada petani mulai dari pemilihan benih hingga pemasaran hasil panen.

“Penyuluh ini nantinya menjadi teman petani, pendamping petani. Jadi ketika mereka ada masalah, mereka ada tempat untuk bertanya dan berdiskusi, mencari jalan keluar,” ucap Khudori.

Swasembada pangan menjadi salah satu misi dalam program Asta Cita presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa program kerja yang akan dilakukan, di antaranya menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

Kemudian, merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.

Selain itu, meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.