Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengapresiasi langkah Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut selain dalam penegakan hukum, MA juga menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.
"Langkah ini diwujudkan oleh MA dengan sejumlah capaian prestasi di tingkat nasional pada tahun 2024, di antaranya unit kerja yang mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi (WBK), pelayanan prima, dan ramah kelompok rentan," kata Rini dalam Penyerahan dan Penganugerahan Piagam Penghargaan bagi Unit Kerja Berprestasi Tahun 2024 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya di Jakarta, Selasa.
Untuk mendapatkan predikat zona integritas (ZI), baik WBK maupun wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), kata Rini, tiap unit kerja harus melakukan perbaikan internal secara sistematis dan berkelanjutan dalam berbagai aspek.
Hingga tahun 2024, tercatat Mahkamah Agung memiliki 259 unit kerja berpredikat ZI yang terdiri atas 243 unit kerja berpredikat WBK dan 16 unit kerja berpredikat WBBM.
Dalam 2 tahun terakhir, Kementerian PANRB juga mendorong penerapan WBK mandiri di berbagai instansi pemerintah, termasuk salah satunya di MA.
Rini berharap pelaksanaan WBK mandiri ini dapat memperkuat peran dan kolaborasi antarinstansi dalam mempercepat pelaksanaan ZI.
"Kami sangat mengapresiasi langkah strategis MA dalam pembangunan ZI dan capaian ini merupakan komitmen nyata MA dalam membangun ZI. Ini juga merupakan komitmen untuk memastikan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas," ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada jajaran MA untuk dapat menerapkan konsep pelayanan prima secara menyeluruh agar pelayanan publik yang dijalankan oleh MA adaptif, efisien, dan berdampak. Dengan demikian, MA dapat terus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif belaka.
Dalam kesempatan itu, Menteri Rini bersama Ketua MA Sunarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial Suharto menyerahkan penghargaan kepada 30 unit kerja di lingkup MA dan Badan Peradilan.
Sebanyak 24 unit kerja mendapat predikat WBK, 5 unit kerja mendapatkan Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik, serta 1 unit kerja meraih Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima.
Ketua MA Sunarto mengemukakan bahwa seluruh jajaran MA patut bersyukur atas capaian prestasi tersebut.
"Cara bersyukurnya mempertahankan capaian yang sudah diperoleh karena prestasi ini merupakan pilar reformasi birokrasi di lingkup MA," katanya.
Kepada insan peradilan, Sunarto menyampaikan pesan agar terus menjaga integritas dengan pendekatan preemtif dan pendekatan preventif.
Selain itu, agar insan peradilan selalu berupaya meningkatkan kinerja pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang berkarakter dan memperkokoh kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.
Ia menegaskan bahwa capaian itu bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan cerminan tekad untuk menghadirkan peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa di mata masyarakat.
"Momentum ini menunjukkan insan peradilan yang unggul dan berdedikasi tinggi sebagai garda depan dalam kemajuan lembaga peradilan," pungkas Sunarto.
