Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia mengalokasikan anggaran lebih dari Rp16,6 triliun untuk mendukung produktivitas pertanian nasional, salah satu wujud keberpihakan terhadap petani sekaligus penguatan ketahanan pangan nasional.
"Salah satu kebijakan utama adalah penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang bertujuan memberikan kepastian harga dan meningkatkan kesejahteraan petani," kata Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, saat menghadiri kegiatan peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa.
Dia menegaskan bahwa peningkatan produksi pangan pada kuartal pertama 2025 menjadi indikator positif atas kerja sama lintas sektor dalam mendorong produktivitas pertanian.
"Produksi beras nasional meningkat 51 persen dan jagung hampir 40 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," tuturnya.
Sudaryono menjelaskan, capaian ini berkat sinergi yang melibatkan Kementerian Pertanian, penyuluh, pemerintah daerah, serta aparat keamanan seperti TNI dan Polri.
"TNI memberikan dukungan signifikan pada produksi padi, sementara Polri turut memperkuat sektor jagung. Ini bukan hanya soal peningkatan produksi, tapi juga distribusi hasil pertanian yang berpihak pada petani," katanya.
Selain itu, pemerintah telah meningkatkan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,5 juta ton, dua kali lipat dibandingkan tahun lalu yang hanya tersedia 4,7 juta ton.
"Ketersediaan pupuk yang memadai menjadi kunci peningkatan produktivitas. Presiden dan pemerintah benar-benar memikirkan rakyat dengan membuat pupuk lebih mudah diakses," kata Sudaryono.
Pemerintah juga menjalankan berbagai program pro-rakyat, termasuk penghapusan utang petani terdampak bencana, pembelian gabah di atas harga pasar oleh BULOG, dan subsidi pupuk, yang semuanya didanai dari anggaran besar tersebut.
"Lewat efisiensi anggaran pemerintah pusat sebesar Rp750 triliun, sebagian dialihkan untuk sektor pertanian, pendidikan, dan program kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem," katanya.
Sudaryono menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki visi ekonomi kerakyatan yang menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan ekstrem.
Program seperti sekolah rakyat dan pemberian makanan bergizi gratis menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga melakukan sosialisasi program Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa sekaligus meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan distribusi hasil pertanian.
Sosialisasi ini mendapat dukungan dari anggota DPR RI Yuliansyah, mantan petinju nasional sekaligus anggota DPR Daud Yordan, serta pejabat dari DPRD, TNI, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM.
"Semua kebijakan ini merupakan strategi besar pemerintah untuk membangun ketahanan pangan, memperkuat daya beli petani, dan mendorong kemandirian desa. Ini adalah kerja kolektif demi masa depan Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera," katanya.
