Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai BRICS memiliki potensi untuk menjadi pendorong penguatan kembali multilateralisme di tengah ketidakpastian global saat ini.
"Sebagai sebuah forum alternatif bagi negara-negara berkembang, BRICS memiliki potensi untuk menjadi pendorong penguatan kembali multilateralisme di tengah ketidakpastian global yang diakibatkan oleh maraknya kebijakan ekonomi sepihak," kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal ini disampaikannya ketika menjadi ketua delegasi BKSAP DPR RI dalam Forum Parlemen BRICS yang sedang diketuai oleh parlemen Brasil di Brasilia, Brasil, pada tanggal 3—5 Juni 2025.
Mardani Ali Sera lantas menyampaikan mengenai bagaimana BRICS menguatkan perannya dalam perdagangan internasional di tengah kondisi global saat ini, khususnya melalui dukungan terhadap isu agenda reformasi World Trade Organization (WTO).
"Selain itu, penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antaranggota BRICS sebagai sebuah strategi untuk membangun ketahanan ekonomi," ucapnya.
Baca juga: RI serukan "loss and damage" masuk dalam agenda riset BRICS
Wakil rakyat ini berharap peningkatan perdagangan dan investasi, serta transfer teknologi dan kerja sama di bidang keuangan antara sesama negara anggota BRICS tidak hanya dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat membangun ketahanan kolektif terhadap berbagai tantangan global yang makin kompleks.
Dalam sesi terpisah, Wakil Ketua BKSAP Hussein Fadluloh sebagai anggota delegasi menekankan pentingnya investasi dan transfer teknologi dalam rangka mencapai agenda-agenda pembangunan berkelanjutan.
Hussein Fadluloh memandang Indonesia membutuhkan investasi dan transfer teknologi dalam beberapa kebijakan strategis, di antaranya untuk mendukung hilirisasi.
Menurut dia, BRICS dapat mendorong terciptanya kesempatan untuk terjalinnya kerja sama investasi dan transfer teknologi antara Indonesia dan negara-negara anggota BRICS lainnya, khususnya untuk mendukung kebijakan hilirisasi pemerintah.
Baca juga: Presiden Prabowo putuskan Indonesia gabung New Development Bank
