Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usaha mikro, kecil dan Menengah (UMKM) bisa lebih naik kelas dengan Kredit Program Perumahan.
Ara optimistis para pengusaha Indonesia yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta UMKM akan bisa meningkat usahanya dan makin "naik kelas dan menyala" dengan memanfaatkan Kredit bersubsidi yakni Kredit Program Perumahan (KPP).
"Saya senang Kadin Indonesia dan Danantara bisa ikut membantu kegiatan sosialisasi KUR (Kredit Usaha Rakyat) Perumahan. UMKM bisa memanfaatkan KUR Perumahan, sehingga bisa "naik kelas dan menyala", karena pemerintah menanggung suku bunga 5 persen dan lebih rendah dari suku bunga perbankan," ujarnya di Jakarta, Senin.
Melalui KPP ini pemerintah menyediakan kredit modal kerja dan kredit investasi dari sisi penyediaan dan permintaan sehingga diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
KUR Perumahan melalui Kredit Program Perumahan sangat penting bagi UMKM agar naik kelas dalam ekosistem perumahan rakyat.
Adanya KUR merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia karena baru pertama kali diluncurkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan memerlukan dukungan dari Kadin Indonesia dan Danantara Indonesia sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Jaringan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie sangat luas di seluruh Indonesia dan bisa ikut mendorong UMKM untuk memanfaatkan KUR Perumahan sehingga bisa "naik kelas dan menyala" karena pemerintah menanggung suku bunga 5 persen dan lebih rendah dari suku bunga perbankan.
"Dengan KPP ini para pengusaha kecil bisa naik kelas ke kelas menengah dan yang kelas menengah menjadi besar," kata Ara.
Dia juga menyampaikan terimakasih atas dukungan Danantara yang telah membantu Kementerian PKP selama ini serta Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan yang telah bersinergi mewujudkan KUR Perumahan yang baru pertama kali dalam sejarah diluncurkan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan perumahan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Selain itu juga akan mendorong UMKM untuk meningkatkan usahanya karena pemerintah memberikan KPP dengan suku bunga yang ditanggung pemerintah 5 persen sehingga bisa mendorong mendapatkan kredit modal untuk usahanya.
Tahun ini kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi juga ditingkatkan dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Dengan demikian, hal tersebut dapat menciptakan lapangan kerja.
Sebagai contoh, untuk pembangunan satu unit rumah dibangun oleh minimal dibangun oleh lima pekerja sehingga akan membuka 1,65 juta lapangan kerja belum termasuk ibu-ibu yang membuka usaha warung dan pekerja di toko material serta supir dan kernet yang bertugas mengirimkan bahan material bangunannya termasuk industrinya.
