Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat sinergi pengawasan serta penegakan hukum di Kalimantan Barat melalui kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi setempat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah itu.
“Kami memiliki pandangan yang sama dengan Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) Kalbar bahwa pentingnya penguatan kolaborasi antara PSDKP dan Kejaksaan dalam penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dirjen Pung Nugroho Saksono yang akrab disapa Ipunk menekankan hal itu dalam pertemuan strategis penanggulangan penyelundupan ikan dilindungi, tumbuhan dan satwa liar lintas negara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).
Ipunk menerangkan bahwa wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadikan wilayah tersebut rawan terjadi penyelundupan jenis ikan dilindungi lintas negara, termasuk ikan arwana dan telur penyu.
Untuk itu, sinergisitas penegakan hukum dengan berbagai pihak akan mampu mendorong penguatan pengawasan di wilayah Kalbar.
Dia menyebutkan berdasarkan data KKP dalam kurun waktu lima tahun terakhir, 30 kasus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah wilayah kerja Stasiun PSDKP Pontianak yang mencakup wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Terbaru, lanjut Ipunk, Ditjen PSDKP berhasil merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu dan telah melakukan penyerahan tersangka serta barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada 12 Agustus 2025.
Dia juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terus dilakukan antara Ditjen PSDKP KKP dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam memperkuat penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya sinergitas dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan.
Sinergi untuk memperkecil celah terjadinya pelanggaran, sekaligus komitmen nyata semua pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.
