Kuala Lumpur (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Malaysia Dato' Indera Hermono menilai Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, khususnya di luar negeri, memiliki peran penting dalam melakukan diseminasi atau penyebaran informasi, sekaligus menjadi penyeimbang atas kabar-kabar yang beredar di media sosial.
Hal tersebut diutarakan Dubes Hermono dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir Oktober 2025, menjelang akhir masa baktinya sebagai duta besar.
"Kita harapkan kebijakan-kebijakan – baik itu kebijakan pemerintah Malaysia, maupun kebijakan KBRI – ini kita berharap ANTARA ini bisa menjadi corong, sarana untuk mengkomunikasikan mengenai apa yang terjadi di Malaysia, mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Malaysia," ujar Dubes Hermono.
Dia mengatakan, di wilayah Kuala Lumpur saat ini, ANTARA merupakan satu-satunya media arus utama Indonesia yang masih memiliki biro perwakilan. Menurutnya, warga Indonesia di luar negeri sangat membutuhkan media untuk mengetahui kebijakan pemerintah, baik di negara penempatan maupun di tanah air.
“Mereka yang memiliki keluarga di sini atau berencana bekerja di Malaysia memerlukan informasi yang benar. Jadi peran media sangat penting,” katanya.
Dia lebih lanjut menyatakan, saat ini perkembangan media sosial sangat pesat, di mana informasi dapat dengan mudah disebarkan dan diperoleh oleh publik. Namun informasi di media sosial banyak juga yang menyesatkan atau tidak benar.
Dalam hal ini, dia menilai media, khususnya ANTARA di Kuala Lumpur, dapat menjadi penyeimbang atas informasi-informasi yang beredar di media sosial tersebut.
"Banyak informasi menyesatkan. Misalkan, (informasi) mereka (bisa) pulang melalui jalur belakang gratis, kerja di sini gampang, dan macam-macam. Nah, justru kita ingin media-media mainstream, apalagi yang resmi, bisa menjadi balancing, penyeimbang informasi dari media-media sosial seperti TikTok, Facebook, yang banyak ditemui di situ informasi menyesatkan," kata dia.
Menurut Hermono, tidak semua warga Indonesia, pengguna media sosial, mampu menilai apakah berita atau informasi di media sosial itu benar atau salah, masuk akal atau tidak, hingga akhirnya mereka tertipu informasi di media sosial.
"Di TikTok misalkan, 'oh itu pengurusan paspor hubungi saja si A di KBRI', padahal orangnya sudah keluar. 'Hubungi Pak Duta (Besar), untuk masalah paspor, SPLP, silakan hubungi Pak Duta Indonesia, nanti dibantu'. Apalagi sekarang ada AI (kecerdasan buatan)," tuturnya.
Dia mengatakan, selaku perwakilan pemerintah RI di luar negeri, KBRI memiliki kepentingan untuk bermitra dengan media seperti ANTARA, untuk bersama-sama mengkomunikasikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Selain itu, kata Dubes Hermono, pemberitaan ANTARA diharapkan bisa ikut memperjuangkan kesinambungan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia.
Saat ini bantuan pemerintah untuk pendidikan anak PMI sangat terbatas sehingga para anak PMI banyak yang mengandalkan bantuan dari program sosial perusahaan ataupun sumbangan individu.
Dengan pemberitaan yang berkelanjutan, diharapkan terbangun pemahaman terkait persoalan pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia.
"Mungkin bisa menggugah, misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa memberikan perhatian untuk menyalurkan CSR-nya ke sini, atau menggerakkan masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi," kata dia.
Menurut dia, tanpa pemberitaan, masyarakat juga akan kesulitan untuk mengetahui akses penyaluran bantuan pendidikan.
Di sisi lain, apabila kepedulian masyarakat semakin tinggi, maka diharapkan pemerintah pusat juga akan semakin memberikan perhatian lebih besar.
"Meskipun secara resmi kita (KBRI) juga melaporkan bahwa ada masalah-masalah yang perlu dibenahi. Kita juga minta dukungan. Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah juga sudah melihat sendiri di sini. Mudah-mudahan informasi ini terus bergulir sehingga perhatian pemerintah dan juga masyarakat di Indonesia bisa lebih menjamin kesinambungan pendidikan anak Indonesia di sini," kata Dubes Hermono.
