Tokyo (ANTARA) - Pemerintah Jepang akan menyusun langkah-langkah komprehensif pada Januari untuk menangani isu terkait warga negara asing (WNA) dan wisatawan mancanegara.
Dalam konferensi pers pada Selasa, Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara mengatakan bahwa para menteri bertemu untuk membahas kebijakan terkait WNA untuk pertama kalinya di bawah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Kihara menyatakan pertemuan itu digelar untuk memperkuat pengawasan pemerintah pusat terhadap isu WNA dan "membangun masyarakat yang aman, tertib, serta inklusif bagi warga Jepang dan pendatang asing."
Isu WNA menjadi sorotan di Jepang setelah muncul laporan media mengenai pelanggaran izin tinggal dan dugaan penyalahgunaan layanan publik oleh beberapa WNA.
Dalam rapat tersebut, Takaichi — konservatif garis keras yang menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang pada 21 Oktober — mengatakan masyarakat merasa "khawatir dan tidak adil" atas pelanggaran hukum oleh sebagian WNA.
"Tanpa terjebak dalam xenofobia, pemerintah akan menanggapi isu tersebut dengan tegas," kata Takaichi.
Persoalan WNA, termasuk meningkatnya pembelian lahan oleh individu dan perusahaan non-Jepang, mencuat selama pemilu Majelis Tinggi pada Juli, ketika Partai Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Shigeru Ishiba mengalami kekalahan besar. Ishiba kemudian mengundurkan diri pada September.
Dalam pemilu itu, beberapa partai menyerukan pengetatan aturan terhadap WNA untuk melindungi hak-hak warga Jepang.
Sejak kampanye pemilihan ketua LDP pada 4 Oktober untuk menggantikan Ishiba, Takaichi berjanji memperkuat peran pemerintah dalam menangani isu terkait WNA dan turis asing.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan Kenichiro Ueno mengatakan pemerintah berencana menerapkan kebijakan mulai Juni 2027 untuk menangani tunggakan pembayaran premi asuransi oleh WNA.
Bekerja sama dengan pihak imigrasi, rencana itu akan menolak pembaruan atau perubahan status izin tinggal bagi WNA yang belum membayar premi asuransi.
WNA yang terdaftar dan tinggal di Jepang lebih dari tiga bulan wajib mengikuti program Asuransi Kesehatan Nasional, kecuali telah tercakup oleh asuransi publik lainnya.
Ueno juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memperketat pemeriksaan izin tinggal jangka menengah dan panjang dengan meninjau tagihan medis yang belum dibayar oleh wisatawan asing yang menjalani perawatan selama tinggal di Jepang.
Menurut Kihara, pemerintah akan melanjutkan pembahasan berbagai isu lain, termasuk penerimaan pekerja asing dengan tingkat keahlian tertentu.
Sumber: Kyodo
