Toboali, Babel, (ANTARA) - Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pangkalpinang mencatat seluruh satuan pendidikan, desa, dan pasar, yang menjadi lokasi Program Nasional Keamanan Pangan Terpadu (PNKPT) di Kabupaten Bangka Selatan berhasil memperoleh sertifikat pangan aman.
Kepala BPOM Pangkalpinang Agus Riyanto, Selasa, mengatakan keberhasilan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan penerapan keamanan pangan pada tingkat komunitas di Bangka Selatan.
“Intervensi program mencakup tujuh sekolah, tiga desa, dan satu pasar. Semua berhasil memenuhi standar dan mendapatkan sertifikat pangan aman,” kata Agus.
Tujuh sekolah tersebut terdiri atas satu SD, tiga SMP, dan tiga SMA. Sementara tiga desa intervensi berada di Kecamatan Toboali yaitu Desa Gadung, Desa Rias, dan Desa Gudang. Selain itu satu pasar tradisional turut menjadi lokus pembinaan.
Program nasional yang mulai dilaksanakan sejak April 2025 itu mencakup advokasi kelembagaan, pengawasan, serta edukasi tentang keamanan pangan kepada komunitas sekolah, desa, dan pasar, guna membangun sistem keamanan pangan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
“Keamanan pangan tidak hanya soal pengawasan, tapi membangun kesadaran dari hulu ke hilir, mulai dari produsen, pengelola, hingga konsumen,” ujarnya.
Agus menjelaskan pangan jajanan anak sekolah menjadi fokus penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan anak sebagai kelompok rentan.
Desa pangan aman, lanjutnya, difokuskan pada penguatan masyarakat dalam pengawasan pangan berbasis komunitas. Sementara pasar pangan aman bertujuan meningkatkan standar keamanan pangan di jalur distribusi.
Melalui program ini, kata dia, BPOM mendorong penerapan keamanan pangan dari aspek sanitasi, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan melalui kader keamanan pangan dan perangkat desa.
Agus menyebut PNKPT merupakan program nasional yang dilaksanakan rutin di berbagai daerah. Tahun ini lokus program berada di Bangka Selatan dan pada tahun depan akan dilanjutkan di Kabupaten Bangka Tengah.
“Daerah yang sudah mendapatkan intervensi tetap akan kami kawal untuk memastikan penerapan keamanan pangan berjalan konsisten,” katanya.
