Warga bisa perbarui data DTSEN jika tidak sesuai

Pontianak (ANTARA) - Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat menyebut masyarakat dapat memperbarui data kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional(DTSEN) apabila status desil tidak sesuai kondisi sosial ekonomi terkini.

"Desil itu banyak dipengaruhi kondisi rumah, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Ada 41 variabel yang memengaruhi desil," Kepala BPS Kalimantan Barat Muh Saichudin di Pontianak, Selasa.

Dia mengatakan pemutakhiran data penting dilakukan agar kebijakan pemerintah, termasuk bantuan sosial, pendidikan, dan program pemberdayaan, semakin tepat sasaran.

Muh Saichudin menjelaskan desil merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan dari kelompok terbawah hingga tertinggi. Penentuan tersebut dipengaruhi berbagai indikator sosial ekonomi.

Menurut dia, perubahan kondisi ekonomi keluarga dapat menyebabkan pergeseran desil. Masyarakat yang sebelumnya memiliki tingkat kesejahteraan rendah dapat meningkat setelah memperoleh pekerjaan atau pendapatan lebih baik, begitu pula sebaliknya.

Saichudin mengatakan DTSEN menjadi rujukan tunggal pemerintah dalam berbagai program, sementara penentuan kelompok penerima manfaat disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kementerian dan lembaga.

Ia mencontohkan program Sekolah Rakyat yang menyasar kelompok desil tertentu. Data awal tersebut tetap diverifikasi di lapangan oleh pihak terkait untuk memastikan kondisi calon penerima sesuai dengan kenyataan.

"Kalau ada masyarakat yang merasa masuk desil yang tidak sesuai, silakan melakukan pembaruan melalui kanal yang tersedia," ujarnya.

Pemutakhiran dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial, maupun kanal DTSEN milik BPS.

Data yang diperbarui masyarakat tidak langsung mengubah status desil karena harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan informasi yang disampaikan sesuai kondisi sebenarnya.

Verifikasi antara lain dapat mencakup kondisi rumah, kepemilikan aset, pekerjaan, serta indikator lainnya yang menjadi dasar penghitungan tingkat kesejahteraan.

Saichudin mengatakan pemutakhiran dilakukan secara berkala dan hasil verifikasi dari berbagai kanal akan digabungkan untuk kemudian dihitung kembali sehingga status desil masyarakat dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi terbaru.

"Untuk itu kami mengajak pemerintah daerah dan masyarakat aktif memperbarui data secara jujur sesuai kondisi lapangan karena data yang akurat menjadi dasar penting dalam memastikan program pemerintah diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan," kata dia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.