Sleman (ANTARAKalbar ) - Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Rimawan
Pradiptyo Ph.D menyatakan konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia yang
terus meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan beban subsidi
pemerintah semakin besar.
"Karenanya di tengah naiknya harga minyak dunia, pemerintah semestinya tidak boleh ragu untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)," kata Rimawan Pradiptyo, Ph.D pada Seminar Nasional "Krisis Energi Dunia dan Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM", yang diselenggarakan Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel), Selasa.
Menurut dia, konsumsi BBM di Indonesia sudah masuk pada kategori yang tidak rasional, karena hampir-hampir tidak ada pembatasan dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi pemerintah itu.
"Dengan tidak adanya pembatasan itu, subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun yang ditetapkan dalam RAPBN 2011, pada realisasinya membengkak menjadi Rp165 triliun, hal inilah yang terus memberatkan keuangan negara," katanya.
Ia mengatakan, subsidi BBM tersebut sebenarnya justru banyak dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas daripada masyarakat berpendapatan rendah.
"Idealnya subsidi itu disalurkan langsung kepada rumah tangga dan bukan pada barang yang merupakan kebijakan warisan Orde Baru. Akan lebih baik bila subsidi BBM ini dialihkan ke sektor lain yang dibutuhkan masyarakat, sektor pendidikan misalnya," katanya.
Rimawan mengatakan, pencabutan subsidi BBM bukan berarti ideologi yang dianut pemerintah menjadi neolib.
"Beberapa kalangan berpikir hitam putih dengan membenturkan neolib dengan kerakyatan, padahal mengikuti pasar tidak selamanya menjadi kapitalis. Negara-negara di Eropa umumnya penganut paham sosialis dengan welfare state-nya, namun BBM yang berlaku di negara mereka tidak ada yang bersubsidi, begitu juga Vietnam dan China yang notabene negara komunis tetapi tetap menghilangkan subsidi BBM untuk warganya," katanya.
Sementara Pejabat Senior Bank Indonesia Yogyakarta Fadil Nugroho tidak menolak bahwa kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi di dalam negeri.
"Apalagi barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri cenderung tidak peka terhadap krisis energi. Begitu harga BBM naik, maka harga kebutuhan lain juga ikut naik," katanya.
Menurut dia, bila pemerintah ingin menaikkan harga BBM, maka semestinya menunggu saat yang tepat.
"Pada Juni masyarakat memiliki kebutuhan tinggi terkait tahun ajaran baru, begitu pun Juli yang telah memasuki bulan puasa. Bulan yang paling tepat untuk menaikkan harga BBM adalah Oktober dimana tidak ada dampak inflasi yang cukup tinggi pada saat itu," katanya. (ANT)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Karenanya di tengah naiknya harga minyak dunia, pemerintah semestinya tidak boleh ragu untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM)," kata Rimawan Pradiptyo, Ph.D pada Seminar Nasional "Krisis Energi Dunia dan Rencana Pemerintah Menaikkan Harga BBM", yang diselenggarakan Ikatan Keluarga dan Mahasiswa Indonesia Sulawesi Selatan (IKAMI Sulsel), Selasa.
Menurut dia, konsumsi BBM di Indonesia sudah masuk pada kategori yang tidak rasional, karena hampir-hampir tidak ada pembatasan dalam mengkonsumsi barang yang disubsidi pemerintah itu.
"Dengan tidak adanya pembatasan itu, subsidi BBM sebesar Rp129,7 triliun yang ditetapkan dalam RAPBN 2011, pada realisasinya membengkak menjadi Rp165 triliun, hal inilah yang terus memberatkan keuangan negara," katanya.
Ia mengatakan, subsidi BBM tersebut sebenarnya justru banyak dinikmati masyarakat berpendapatan menengah ke atas daripada masyarakat berpendapatan rendah.
"Idealnya subsidi itu disalurkan langsung kepada rumah tangga dan bukan pada barang yang merupakan kebijakan warisan Orde Baru. Akan lebih baik bila subsidi BBM ini dialihkan ke sektor lain yang dibutuhkan masyarakat, sektor pendidikan misalnya," katanya.
Rimawan mengatakan, pencabutan subsidi BBM bukan berarti ideologi yang dianut pemerintah menjadi neolib.
"Beberapa kalangan berpikir hitam putih dengan membenturkan neolib dengan kerakyatan, padahal mengikuti pasar tidak selamanya menjadi kapitalis. Negara-negara di Eropa umumnya penganut paham sosialis dengan welfare state-nya, namun BBM yang berlaku di negara mereka tidak ada yang bersubsidi, begitu juga Vietnam dan China yang notabene negara komunis tetapi tetap menghilangkan subsidi BBM untuk warganya," katanya.
Sementara Pejabat Senior Bank Indonesia Yogyakarta Fadil Nugroho tidak menolak bahwa kenaikan harga BBM yang berdampak pada inflasi di dalam negeri.
"Apalagi barang-barang yang diperdagangkan di dalam negeri cenderung tidak peka terhadap krisis energi. Begitu harga BBM naik, maka harga kebutuhan lain juga ikut naik," katanya.
Menurut dia, bila pemerintah ingin menaikkan harga BBM, maka semestinya menunggu saat yang tepat.
"Pada Juni masyarakat memiliki kebutuhan tinggi terkait tahun ajaran baru, begitu pun Juli yang telah memasuki bulan puasa. Bulan yang paling tepat untuk menaikkan harga BBM adalah Oktober dimana tidak ada dampak inflasi yang cukup tinggi pada saat itu," katanya. (ANT)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012