Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong untuk mereview berbagai kebijakan perdagangan luar negeri termasuk lintas batas yang kurang aplikatif dengan perkembangan zaman.
"Sehingga dapat menghambat terciptanya arah dan kebijakan serta strategi dalam meningkatkan perdagangan luar negeri yang benar-benar dapat diimplementasikan," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya saat pembukaan bimbingan teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas Tahun 2012 di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan, dalam perdagangan lintas batas, yang juga diperhatikan adalah sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri dengan kebijakan daerah.
"Termasuk kebijakan perdagangan lintas batas yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat di perbatasan," kata dia.
Ia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi di perbatasan untuk saat ini juga sudah semakin kompleks. "Misalnya perdagangan gula ilegal yang dimasukkan dari wilayah Kuching, Sarawak, ke Kalbar," ujar dia.
Namun ia mengingatkan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui kebijakan perdagangan luar negeri.
"Sehingga tercipta sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Begitu pula dengan kebijakan perdagangan lintas batas," katanya.
Ia berharap, ke depannya akan terwujud kebijakan yang lebih baik untuk mewujudkan strategi perdagangan luar negeri dan lintas batas yang benar-benar mengangkat akar permasalahan yang sedang berkembang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Suzarsono Soekran mengatakan, bimbingan teknis itu diberikan sebagai wadah sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
"Untuk menentukan kebijakan selanjutnya, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri termasuk kebijakan perdagangan lintas batas," kata Suzarsono Soekran
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Sehingga dapat menghambat terciptanya arah dan kebijakan serta strategi dalam meningkatkan perdagangan luar negeri yang benar-benar dapat diimplementasikan," kata Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya saat pembukaan bimbingan teknis Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Forum Koordinasi Perdagangan Lintas Batas Tahun 2012 di Pontianak, Kamis.
Ia menambahkan, dalam perdagangan lintas batas, yang juga diperhatikan adalah sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri dengan kebijakan daerah.
"Termasuk kebijakan perdagangan lintas batas yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat di perbatasan," kata dia.
Ia mengungkapkan, permasalahan yang terjadi di perbatasan untuk saat ini juga sudah semakin kompleks. "Misalnya perdagangan gula ilegal yang dimasukkan dari wilayah Kuching, Sarawak, ke Kalbar," ujar dia.
Namun ia mengingatkan, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan hal-hal yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui kebijakan perdagangan luar negeri.
"Sehingga tercipta sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Begitu pula dengan kebijakan perdagangan lintas batas," katanya.
Ia berharap, ke depannya akan terwujud kebijakan yang lebih baik untuk mewujudkan strategi perdagangan luar negeri dan lintas batas yang benar-benar mengangkat akar permasalahan yang sedang berkembang.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Suzarsono Soekran mengatakan, bimbingan teknis itu diberikan sebagai wadah sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.
"Untuk menentukan kebijakan selanjutnya, terutama terkait dengan kebijakan perdagangan luar negeri termasuk kebijakan perdagangan lintas batas," kata Suzarsono Soekran
(T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012