Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kelompok informasi masyarakat perbatasan (Kimtas) Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, menyatakan kekecewaannya atas pelantikan sejumlah pejabat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah setempat karena bukan putra daerah perbatasan yang diusulkan organisasi tersebut.
"Kami kecewa. Padahal sudah mengusulkan empat nama putra daerah dari Ketungau yang memiliki kelayakan dari eselon dan golongannya untuk menduduki jabatan di SKPD baru itu," kata Koordinator Kimtas Kabupaten Sintang, Ambresius Murjadi saat dihubungi dari Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan, ada empat putra daerah dari kawasan perbatasan yang diusulkan untuk menduduki jabatan baru di Badan pengelola perbatasan daerah (BPPD) Kabupaten Sintang. Mereka memiliki kelayakan untuk menduduki jabatan itu, selain tentu saja mengenal kondisi daerah asal mereka.
Tetapi ternyata Bupati Sintang, Milton Crosby tidak mau mendengarkan usulan dari masyarakat perbatasan yang diwakili Kimtas. "Kami dari perbatasan ingin badan itu diurus putra dari perbatasan, tetapi ternyata bupati tidak mengakomodasi itu. Bupati tak mau dengar," kata Ambresius lagi.
Karena itu, dia mengatakan, masyarakat perbatasan Sintang, khususnya dari Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, menjadi kecewa. "Sangat kecewa karena yang mengisi jabatan itu, orang-orang dari luar perbatasan. Kita terima kasih kalau mereka mau kerja, tetapi sangat kecewa putra perbatasan tidak dipilih," kata dia.
Menurut dia, Kimtas sudah mengusulkan putra daerah dari Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah untuk menduduki jabatan eselon dua dan tiga. "Kami betul-betul memajukan nama mereka yang layak," katanya.
Dia menambahkan, selain dianaktirikan, kini ternyata juga ada upaya mengenyampingkan putra-putra daerah perbatasan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut Koordinator Kimtas tersebut, selain pihaknya, dari Masyarakat Adat di perbatasan juga mengajukan usulan nama pejabat yang akan duduk di Badan tersebut kepada Bupati Sintang. "Tetapi nampaknya dikesampingkan juga," katanya.
Alasan Kimtas menginginkan putra daerah perbatasan yang memegang jabatan di BPPD itu, menurut dia, karena putra daerah yang tahu masalah di daerahnya sendiri. Ada kearifan lokal, budaya lokal, dan aset-aset lokal yang perlu ditangani oleh orang yang paham dan mengerti. Dan itu diketahui putra daerah setempat.
"Kalau tak ada orangnya, kami tak perlu ngomong. Ini kan ada. Jadi kami sangat kecewa," kata dia lagi.
Dia menilai, Bupati selama ini hanya memperalat orang-orang di perbatasan.
Kabupaten Sintang memiliki dua kecamatan yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur, yakni Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Maka pada hari ini, bupati setempat melantik pejabat eselon dua dan tiga dalam SKPD Pemkab setempat. Khusus BPPD Kabupaten Sintang, merupakan badan yang baru dibentuk.
Bupati melantik pejabat eselon dua yakni Kepala BPPD, pejabat eselon tiga A yakni Sekretaris BPPD, dan pejabat eselon tiga B yakni Kepala bidang pengelola perbatasan negara, Kepala bidang pengelola potensi kawasan, Kepala bidang pengelola infrastruktur kawasan, dan Kepala bidang kerja sama.
(N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kami kecewa. Padahal sudah mengusulkan empat nama putra daerah dari Ketungau yang memiliki kelayakan dari eselon dan golongannya untuk menduduki jabatan di SKPD baru itu," kata Koordinator Kimtas Kabupaten Sintang, Ambresius Murjadi saat dihubungi dari Pontianak, Jumat.
Dia mengatakan, ada empat putra daerah dari kawasan perbatasan yang diusulkan untuk menduduki jabatan baru di Badan pengelola perbatasan daerah (BPPD) Kabupaten Sintang. Mereka memiliki kelayakan untuk menduduki jabatan itu, selain tentu saja mengenal kondisi daerah asal mereka.
Tetapi ternyata Bupati Sintang, Milton Crosby tidak mau mendengarkan usulan dari masyarakat perbatasan yang diwakili Kimtas. "Kami dari perbatasan ingin badan itu diurus putra dari perbatasan, tetapi ternyata bupati tidak mengakomodasi itu. Bupati tak mau dengar," kata Ambresius lagi.
Karena itu, dia mengatakan, masyarakat perbatasan Sintang, khususnya dari Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah, menjadi kecewa. "Sangat kecewa karena yang mengisi jabatan itu, orang-orang dari luar perbatasan. Kita terima kasih kalau mereka mau kerja, tetapi sangat kecewa putra perbatasan tidak dipilih," kata dia.
Menurut dia, Kimtas sudah mengusulkan putra daerah dari Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah untuk menduduki jabatan eselon dua dan tiga. "Kami betul-betul memajukan nama mereka yang layak," katanya.
Dia menambahkan, selain dianaktirikan, kini ternyata juga ada upaya mengenyampingkan putra-putra daerah perbatasan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut Koordinator Kimtas tersebut, selain pihaknya, dari Masyarakat Adat di perbatasan juga mengajukan usulan nama pejabat yang akan duduk di Badan tersebut kepada Bupati Sintang. "Tetapi nampaknya dikesampingkan juga," katanya.
Alasan Kimtas menginginkan putra daerah perbatasan yang memegang jabatan di BPPD itu, menurut dia, karena putra daerah yang tahu masalah di daerahnya sendiri. Ada kearifan lokal, budaya lokal, dan aset-aset lokal yang perlu ditangani oleh orang yang paham dan mengerti. Dan itu diketahui putra daerah setempat.
"Kalau tak ada orangnya, kami tak perlu ngomong. Ini kan ada. Jadi kami sangat kecewa," kata dia lagi.
Dia menilai, Bupati selama ini hanya memperalat orang-orang di perbatasan.
Kabupaten Sintang memiliki dua kecamatan yang berbatasan darat dengan Malaysia Timur, yakni Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah. Maka pada hari ini, bupati setempat melantik pejabat eselon dua dan tiga dalam SKPD Pemkab setempat. Khusus BPPD Kabupaten Sintang, merupakan badan yang baru dibentuk.
Bupati melantik pejabat eselon dua yakni Kepala BPPD, pejabat eselon tiga A yakni Sekretaris BPPD, dan pejabat eselon tiga B yakni Kepala bidang pengelola perbatasan negara, Kepala bidang pengelola potensi kawasan, Kepala bidang pengelola infrastruktur kawasan, dan Kepala bidang kerja sama.
(N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012