Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik meyakini sejumlah pemimpin Pemerintah Provinsi tidak akan menghentikan penyaluran batu bara sebagai ungkapan balasan tidak ditambahnya pasokan BBM subsidi oleh Pemerintah Pusat.
"Setelah kami memeriksa para gubernur ternyata tidak ada kebijakan penahanan batubara," kata Wacik seusai Rapat Koordinasi Nasional III TPID 2012 di Jakarta, Rabu.
Wacik sebelumnya khawatir akan isu kebijakan gubernur yang tidak mengizinkan batubara keluar dari daerah karena pasokan BBM subsidi yang tidak diberikan tambahan oleh pemerintah.
"Memang sejumlah gubernur meminta tambahan BBM dan saya hitung dengan Pertamina, mungkin akan diberi tambahan tapi yang BBM non-subsidi. Jadi jatah yang diberikan itu yang harganya Rp10 ribu per liter," jelas menteri.
Wacik menuturkan tidak ada penolakan dari sejumlah gubernur mengenai penambahan BBM non-subsidi tersebut karena industri sangat membutuhkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Setelah kami memeriksa para gubernur ternyata tidak ada kebijakan penahanan batubara," kata Wacik seusai Rapat Koordinasi Nasional III TPID 2012 di Jakarta, Rabu.
Wacik sebelumnya khawatir akan isu kebijakan gubernur yang tidak mengizinkan batubara keluar dari daerah karena pasokan BBM subsidi yang tidak diberikan tambahan oleh pemerintah.
"Memang sejumlah gubernur meminta tambahan BBM dan saya hitung dengan Pertamina, mungkin akan diberi tambahan tapi yang BBM non-subsidi. Jadi jatah yang diberikan itu yang harganya Rp10 ribu per liter," jelas menteri.
Wacik menuturkan tidak ada penolakan dari sejumlah gubernur mengenai penambahan BBM non-subsidi tersebut karena industri sangat membutuhkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012