Jakarta (ANTARA Kalbar) - BUMN Watch meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan membuktikan ucapannya bahwa telah terjadi praktik korupsi di perusahaan milik negara.
"Kami menantang Dahlan Iskan membuktikan pernyataannya yang menyebutkan 70 persen proyek BUMN terindikasi korupsi," kata Ketua BUMN Watch, Naldi Nazar Haroen, kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa.
Menurut Naldy, pernyataan Dahlan tersebut mengundang pro dan kontra karena di satu sisi BUMN sudah menjadi rahasia umum sebagai sarang korupsi, namun di sisi lain Dahlan harus mampu membuktikan dan mengungkap telah terjadi praktik kotor.
"Setahu saya yang namanya korupsi itu apabila terbukti telah terjadi kerugian negara. Kalau dia (Dahlan) mengetahui ada proyek-proyek yang di dalamnya terindikasi korupsi ya harusnya berikan data saja ke penyidik korupsi," tegas Naldy.
Menurutnya, selama ini banyak laporan kepada KPK yang mengindikasikan telah terjadi korupsi di sejumlah BUMN, namun kenyataannya banyak pula yang ditindaklanjuti dan hasil penyelidikannya nihil.
"Ini artinya mereka yang diduga melakukan penyelewengan tidak dapat dilacak, bahkan dijerat hukum, karena dalam pemeriksaan disebutkan bahwa kerugian itu karena operasional perusahaan," ujarnya.
Sebelumnya (4/6), dalam sebuah seminar di Gedung KPK, Dahlan mengatakan bahwa praktek kotor kerap dilakukan lantaran sulit mendapatkan proyek tanpa permainan uang.
Mantan Direktur Utama PLN ini pun menegaskan, bahwa pemberian uang pelicin paling rawan terjadi di BUMN sektor konstruksi karena seringkali harus saling rebutan proyek.
(R017)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kami menantang Dahlan Iskan membuktikan pernyataannya yang menyebutkan 70 persen proyek BUMN terindikasi korupsi," kata Ketua BUMN Watch, Naldi Nazar Haroen, kepada ANTARA, di Jakarta, Selasa.
Menurut Naldy, pernyataan Dahlan tersebut mengundang pro dan kontra karena di satu sisi BUMN sudah menjadi rahasia umum sebagai sarang korupsi, namun di sisi lain Dahlan harus mampu membuktikan dan mengungkap telah terjadi praktik kotor.
"Setahu saya yang namanya korupsi itu apabila terbukti telah terjadi kerugian negara. Kalau dia (Dahlan) mengetahui ada proyek-proyek yang di dalamnya terindikasi korupsi ya harusnya berikan data saja ke penyidik korupsi," tegas Naldy.
Menurutnya, selama ini banyak laporan kepada KPK yang mengindikasikan telah terjadi korupsi di sejumlah BUMN, namun kenyataannya banyak pula yang ditindaklanjuti dan hasil penyelidikannya nihil.
"Ini artinya mereka yang diduga melakukan penyelewengan tidak dapat dilacak, bahkan dijerat hukum, karena dalam pemeriksaan disebutkan bahwa kerugian itu karena operasional perusahaan," ujarnya.
Sebelumnya (4/6), dalam sebuah seminar di Gedung KPK, Dahlan mengatakan bahwa praktek kotor kerap dilakukan lantaran sulit mendapatkan proyek tanpa permainan uang.
Mantan Direktur Utama PLN ini pun menegaskan, bahwa pemberian uang pelicin paling rawan terjadi di BUMN sektor konstruksi karena seringkali harus saling rebutan proyek.
(R017)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012