Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mengeluhkan kurangnya kinerja BPN setempat dalam mengurus permasalahan pertanahan di kabupaten itu.
"Jujur saja, saya sangat kesal atas kinerja kepala BPN yang saya nilai kurang serius mengurus masalah pertanahan di Kapuas Hulu. Bagaimana mau serius mengurus, jika kepala BPN jarang berada di tempat," kata Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, Senin.
Dia menyatakan, sebagai instansi vertikal yang berada di Kapuas Hulu, dia mengharapkan lembaga tersebut bisa serius untuk menjalankan tugas dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Artinya tiap saat masyarakat membutuhkan dan memerlukan yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, tentu harus dilayani dengan baik. Makanya kita berharap Kepala BPN jangan sering tidak berada ditempat, karena itu akan mengakibatkan pelayanan menjadi terganggu," tuturnya.
Nasir mengatakan, keberadaan BPN tidak hanya berkaitan dengan layanan kepada masyarakat, namun juga ada hubungannya dengan pemerintah daerah itu sendiri. Sebab, menurutnya, ada beberapa sertifikat milik Pemda yang telah disetorkan ke BPN, namun sampai saat ini belum tuntas.
"Saya pun tidak tahu, apakah sertifikat ini ada masalah dengan lahan yang ada. Tapi yang jelas kita sudah setor, namun sampai sekarang ini belum tuntas," katanya.
(pso-171)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Jujur saja, saya sangat kesal atas kinerja kepala BPN yang saya nilai kurang serius mengurus masalah pertanahan di Kapuas Hulu. Bagaimana mau serius mengurus, jika kepala BPN jarang berada di tempat," kata Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, Senin.
Dia menyatakan, sebagai instansi vertikal yang berada di Kapuas Hulu, dia mengharapkan lembaga tersebut bisa serius untuk menjalankan tugas dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
"Artinya tiap saat masyarakat membutuhkan dan memerlukan yang berkaitan dengan hak kepemilikan tanah, tentu harus dilayani dengan baik. Makanya kita berharap Kepala BPN jangan sering tidak berada ditempat, karena itu akan mengakibatkan pelayanan menjadi terganggu," tuturnya.
Nasir mengatakan, keberadaan BPN tidak hanya berkaitan dengan layanan kepada masyarakat, namun juga ada hubungannya dengan pemerintah daerah itu sendiri. Sebab, menurutnya, ada beberapa sertifikat milik Pemda yang telah disetorkan ke BPN, namun sampai saat ini belum tuntas.
"Saya pun tidak tahu, apakah sertifikat ini ada masalah dengan lahan yang ada. Tapi yang jelas kita sudah setor, namun sampai sekarang ini belum tuntas," katanya.
(pso-171)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012