Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Imbauan Mudik Lebaran Bersama yang ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia.
"Kita minta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan," kata Menakertrans di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Senin, mengenai isi dari surat edaran tersebut.
Muhaimin mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh sudah merupakan tradisi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan.
"Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," tegas Muhaimin.
Para kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota diminta untuk mengawasi perusahaan di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.
(A043)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kita minta kepada para Gubernur/Bupati/Walikota untuk memperhatikan dan menegaskan kepada para pengusaha di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu dan sesuai dengan peraturan," kata Menakertrans di Kantor Kemnakertrans, Jakarta, Senin, mengenai isi dari surat edaran tersebut.
Muhaimin mengatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh sudah merupakan tradisi sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan Hari Raya Keagamaan.
"Pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayarannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan," tegas Muhaimin.
Para kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati atau Walikota diminta untuk mengawasi perusahaan di wilayahnya agar segera melaksanakan pembayaran THR tepat waktu.
(A043)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012