Jakarta (ANTARA Kalbar) - Sekjen Pimpinan Kolektif Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) Nurmansyah E Tanjung mengungkapkan, bangsa Indonesia tengah mengalami tiga persoalan yang sangat krusial terkait fungsi kepemimpinan nasional.
Dalam pernyataan tertulis sehubungan HUT ke-46 dan silaturahmi halal bi halal KAHMI di Jakarta, Minggu, ia merinci persoalan pertama, yakni mobilitas kepemimpinan nasional saat ini lebih berdasarkan pada sebuah nilai harga, bukan berdasarkan dari proses kaderisasi yang matang.
"Kecenderungan ini yang kemudian melahirkan gejala politik transaksional di level kepemimpinan nasional," katanya.
Dari politik transaksional itu, katanya, mereka otomatis jadi pemimpin, bukan secara sistematis mengikuti langkah sehingga menjadi pemimpin yang siap.
Kedua, kata dia, kepemimpinan nasional lambat dalam menangani pelbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan.
Di antaranya masalah perbedaan etnis, pengakuan terhadap pluralisme, konflik keagamaan, dan penegakan HAM.
"Pemimpin nasional tidak tegas menghadapi banyaknya persoalan kebangsaan itu," katanya.
Sedangkan masalah ketiga, katanya, kepemimpinan nasional kerap terjebak dalam konflik kepentingan (vested of interest).
"Kecenderungan kepemimpinan saat ini lebih kuat memperlihatkan ambisi mewujudkan kepentingan kelompok dan golongannya. Padahal, seseorang pemimpin harusnya mampu berdiri di atas semua golongan," katanya.
"Pemimpin itu harusnya mewujudkan visi dan misinya untuk kepentingan bangsa dan harus memposisikan dirinya sebagai milik semua," tambah Nurmansyah E Tanjung.
Penyelesaian konkret
Dalam menghadapi tiga persoalan itu, KAHMI, menurut Nurmansyah, juga menawarkan tiga langkah penyelesaian yang konkret.
Dari segi internal, Kahmi mengajukan pentingnya kembali melakukan intensifikasi, reaktualisasi, dan redefinisi terhadap model kaderisasi HMI.
Ia menjelaskan, kaderisasi merupakan wadah dalam melahirkan calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.
"Kahmi harus berkomitmen dalam menjadikan proses kaderisasi sebagai kawah candradimukanya HMI dalam melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas tinggi," katanya.
Dari segi eksternal, Kahmi mendorong agar semua elemen bangsa yang berperan dalam melahirkan calon pemimpin nasional, secara selektif dan sistematis mengawal lahirnya calon pemimpin yang memiliki integritas.
"Elemen bangsa seperti KPU, Bawaslu, Mendagri, eksekutif dan legislatif, diharapkan secara selektif dapat melahirkan para calon pemimpin yang tepat," katanya.
Selain itu, Kahmi juga mendorong untuk optimalisasi peran tiga pilar demokrasi dalam melahirkan pemimpin nasional yang tepat.
Tiga pilar yang terdiri dari negara, "civil society", dan pengusaha, harus bekerja sama menghadirkan calon pemimpin.
Dia mencontohkan, pendidikan kewargaan sebagai satu instrumen menyiapkan calon pemimpin bangsa, jangan hanya diajarkan pada "civil society", melainkan juga harus dikembangkan oleh kelompok pengusaha.
"Agar pengusaha juga ikut berkonstribusi dalam mewujudkan kepemimpinan nasional," katanya.
(A035)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Dalam pernyataan tertulis sehubungan HUT ke-46 dan silaturahmi halal bi halal KAHMI di Jakarta, Minggu, ia merinci persoalan pertama, yakni mobilitas kepemimpinan nasional saat ini lebih berdasarkan pada sebuah nilai harga, bukan berdasarkan dari proses kaderisasi yang matang.
"Kecenderungan ini yang kemudian melahirkan gejala politik transaksional di level kepemimpinan nasional," katanya.
Dari politik transaksional itu, katanya, mereka otomatis jadi pemimpin, bukan secara sistematis mengikuti langkah sehingga menjadi pemimpin yang siap.
Kedua, kata dia, kepemimpinan nasional lambat dalam menangani pelbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan.
Di antaranya masalah perbedaan etnis, pengakuan terhadap pluralisme, konflik keagamaan, dan penegakan HAM.
"Pemimpin nasional tidak tegas menghadapi banyaknya persoalan kebangsaan itu," katanya.
Sedangkan masalah ketiga, katanya, kepemimpinan nasional kerap terjebak dalam konflik kepentingan (vested of interest).
"Kecenderungan kepemimpinan saat ini lebih kuat memperlihatkan ambisi mewujudkan kepentingan kelompok dan golongannya. Padahal, seseorang pemimpin harusnya mampu berdiri di atas semua golongan," katanya.
"Pemimpin itu harusnya mewujudkan visi dan misinya untuk kepentingan bangsa dan harus memposisikan dirinya sebagai milik semua," tambah Nurmansyah E Tanjung.
Penyelesaian konkret
Dalam menghadapi tiga persoalan itu, KAHMI, menurut Nurmansyah, juga menawarkan tiga langkah penyelesaian yang konkret.
Dari segi internal, Kahmi mengajukan pentingnya kembali melakukan intensifikasi, reaktualisasi, dan redefinisi terhadap model kaderisasi HMI.
Ia menjelaskan, kaderisasi merupakan wadah dalam melahirkan calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas dan disiplin tinggi.
"Kahmi harus berkomitmen dalam menjadikan proses kaderisasi sebagai kawah candradimukanya HMI dalam melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas tinggi," katanya.
Dari segi eksternal, Kahmi mendorong agar semua elemen bangsa yang berperan dalam melahirkan calon pemimpin nasional, secara selektif dan sistematis mengawal lahirnya calon pemimpin yang memiliki integritas.
"Elemen bangsa seperti KPU, Bawaslu, Mendagri, eksekutif dan legislatif, diharapkan secara selektif dapat melahirkan para calon pemimpin yang tepat," katanya.
Selain itu, Kahmi juga mendorong untuk optimalisasi peran tiga pilar demokrasi dalam melahirkan pemimpin nasional yang tepat.
Tiga pilar yang terdiri dari negara, "civil society", dan pengusaha, harus bekerja sama menghadirkan calon pemimpin.
Dia mencontohkan, pendidikan kewargaan sebagai satu instrumen menyiapkan calon pemimpin bangsa, jangan hanya diajarkan pada "civil society", melainkan juga harus dikembangkan oleh kelompok pengusaha.
"Agar pengusaha juga ikut berkonstribusi dalam mewujudkan kepemimpinan nasional," katanya.
(A035)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012