Pontianak (ANTARA Kalbar) - Sembilan warga dari Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mendatangi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Erma Suryani Ranik, guna menyampaikan aspirasi menolak masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka.
"Tanah, hutan dan air itu tempat kami hidup. Itu semua darah dan untuk bernapas kami. Kalau itu rusak makan kami juga akan melawan," kata Akim, Kepala Dusun Toalang, Desa Tamao, Kecamatan Embaloh Hulu, saat berdialog dengan anggota DPD RI, Erma Suryani Ranik di kantor DPD RI perwakilan Kalbar, Jalan DA Hadi No. 129, Pontianak, Rabu.
Akim bersama perwakilan masyarakat Embaloh Hulu menyampaikan sikap penolakan atas rencana masuknya perkebunan sawit PT Rimba Utara ke wilayah mereka.
Ia mengatakan masyarakat di dusunnya selama ini sudah hidup nyaman dengan menjadi peladang dan memiliki kebun karet. Bahkan ia sendiri dapat menyekolahkan anaknya hingga mengambil gelar master (S2) di bidang Antropologi Sosial Budaya di Universitas Pajajaran Bandung.
Mereka menolak itu juga karena melihat pengalaman buruk warga dari Kecamatan lain, Semitau yang kini malah warganya mengutang pada perusahaan perkebunan di sana.
Pernyataan senada juga disampaikan Temenggung Iban Jalai Lintang, Vincentius Jebing dengan mengatakan meski sudah merdeka puluhan tahun namun masyarakatnya belum merasakan merdeka karena kehilangan arah, tersingkir dan terbuang di wilayah mereka sendiri.
Warga menyatakan PT Rimba Utara selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi dengan mereka. Ada suatu pertemuan, tetapi disebut sebagai silaturahmi dan warga sendiri memang tidak mau perusahaan itu masuk ke Embaloh Hulu. Tetapi warga mendengar kabar, pihak perusahaan sudah meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalbar untuk menerbitkan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), tanpa sepengetahuan warga.
Karena itu pula, mereka mendatangi anggota DPD RI Erma Ranik untuk menyampaikan sikap keberatan warga terhadap perusahaan itu baik kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
Perusahaan sawit itu akan membuka perkebunan di tiga wilayah meliputi Embaloh Hulu, Embaloh Hilir dan Bunut Hilir. Namun, warga dari Embaloh Hulu menolak masuknya perusahaan tersebut.
Sementara itu Erma Suryani Ranik, meminta warga untuk tetap tenang dan bersabar dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menolak perusahaan sawit tersebut. "Sudah cukup kejadian di Mesuji. Jadi jangan sampai terjadi di tempat kita juga. Bapak-bapak bersabar, saya akan mengirimkan surat aspirasi warga ini ke gubernur dan kementerian terkait," tukasnya.
Erma juga mengaku heran, karena dalam berkas yang ia dapatkan terdapat sejumlah tokoh warga setempat yang masuk dalam tim amdal bentukan BLH Provinsi Kalbar. Namun, warga menyatakan itu rekayasa. Mereka hadir dalam suatu pertemuan untuk menolak masuknya perusahaan sawit itu, tetapi ternyata nama mereka dimasukkan dalam tim tersebut. (N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Tanah, hutan dan air itu tempat kami hidup. Itu semua darah dan untuk bernapas kami. Kalau itu rusak makan kami juga akan melawan," kata Akim, Kepala Dusun Toalang, Desa Tamao, Kecamatan Embaloh Hulu, saat berdialog dengan anggota DPD RI, Erma Suryani Ranik di kantor DPD RI perwakilan Kalbar, Jalan DA Hadi No. 129, Pontianak, Rabu.
Akim bersama perwakilan masyarakat Embaloh Hulu menyampaikan sikap penolakan atas rencana masuknya perkebunan sawit PT Rimba Utara ke wilayah mereka.
Ia mengatakan masyarakat di dusunnya selama ini sudah hidup nyaman dengan menjadi peladang dan memiliki kebun karet. Bahkan ia sendiri dapat menyekolahkan anaknya hingga mengambil gelar master (S2) di bidang Antropologi Sosial Budaya di Universitas Pajajaran Bandung.
Mereka menolak itu juga karena melihat pengalaman buruk warga dari Kecamatan lain, Semitau yang kini malah warganya mengutang pada perusahaan perkebunan di sana.
Pernyataan senada juga disampaikan Temenggung Iban Jalai Lintang, Vincentius Jebing dengan mengatakan meski sudah merdeka puluhan tahun namun masyarakatnya belum merasakan merdeka karena kehilangan arah, tersingkir dan terbuang di wilayah mereka sendiri.
Warga menyatakan PT Rimba Utara selama ini tidak pernah melakukan sosialisasi dengan mereka. Ada suatu pertemuan, tetapi disebut sebagai silaturahmi dan warga sendiri memang tidak mau perusahaan itu masuk ke Embaloh Hulu. Tetapi warga mendengar kabar, pihak perusahaan sudah meminta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalbar untuk menerbitkan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), tanpa sepengetahuan warga.
Karena itu pula, mereka mendatangi anggota DPD RI Erma Ranik untuk menyampaikan sikap keberatan warga terhadap perusahaan itu baik kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat.
Perusahaan sawit itu akan membuka perkebunan di tiga wilayah meliputi Embaloh Hulu, Embaloh Hilir dan Bunut Hilir. Namun, warga dari Embaloh Hulu menolak masuknya perusahaan tersebut.
Sementara itu Erma Suryani Ranik, meminta warga untuk tetap tenang dan bersabar dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menolak perusahaan sawit tersebut. "Sudah cukup kejadian di Mesuji. Jadi jangan sampai terjadi di tempat kita juga. Bapak-bapak bersabar, saya akan mengirimkan surat aspirasi warga ini ke gubernur dan kementerian terkait," tukasnya.
Erma juga mengaku heran, karena dalam berkas yang ia dapatkan terdapat sejumlah tokoh warga setempat yang masuk dalam tim amdal bentukan BLH Provinsi Kalbar. Namun, warga menyatakan itu rekayasa. Mereka hadir dalam suatu pertemuan untuk menolak masuknya perusahaan sawit itu, tetapi ternyata nama mereka dimasukkan dalam tim tersebut. (N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012