Jakarta (ANTARA Kalbar) - Upaya kesetaraan Gender dalam sebuah negara membutuhkan aturan perundangan yang jelas, sehingga pemberi hak dapat mengimplementasikannya dengan mudah, kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar.
"Itu yang sangat penting, karena kalau tidak ada peraturan perundangan yang sangat baik, tentu juga yang memberikan hak sama antarperempuan dan laki akan sulit untuk implementasinya," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar dalam "Press Briefing KTM ke-4 OKI" di Jakarta, Selasa.
Menurut Linda, Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan dalam hal penetapan aturan perundangan dan kebijakan dalam hal kesetaraan Gender, meskipun masih perlu ditingkatkan.
Dengan upaya tersebut, Linda mengatakan, Indonesia sebagai negara, yang mayoritas penduduknya Muslim, mendapat pujian dari beberapa negara, karena dengan jumlah penduduk yang demikian besar, 49,7 persen (data BPS 2010) adalah perempuan dan banyak yang menduduki posisi strategis.
"Untuk negara-negara yang berpenduduk Muslim cukup besar, saya kira ini menjadi sorotan, karena ternyata di Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim dan perempuan yang cukup banyak, diberikan juga banyak kesempatan untuk melihat bahwa peran perempuan dalam pembangunan cukup tinggi," ujar Linda.
Untuk itu, Linda akan menyampaikan pengalaman Indonesia dalam langkah-langkah pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerja sama Islam di Jakarta, Desember.
"Kemudian kita berharap ada kesepakatan bersama nanti pada 'Jakarta Declaration', yang sekarang sedang berjalan dan kita tawarkan ke negara-negara anggota, pastinya proses yang berkelanjutan," paparnya.
Upacara pembukaan KTM OKI yang ke-4 ini berlangsung pada 4 Desember di Istana Negara dan rencananya dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengangkat tema Peran Perempuan dalam Pembangunan di Negara-Negara OKI.
Linda berharap ada kesepakatan bersama yang disetujui, yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota OKI mengenai kesetaraan gender, sehingga ini menjangkau ke semua Kementeria Lembaga terkait dan akan dirasakan oleh masyarakat.
(S038)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Itu yang sangat penting, karena kalau tidak ada peraturan perundangan yang sangat baik, tentu juga yang memberikan hak sama antarperempuan dan laki akan sulit untuk implementasinya," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar dalam "Press Briefing KTM ke-4 OKI" di Jakarta, Selasa.
Menurut Linda, Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan dalam hal penetapan aturan perundangan dan kebijakan dalam hal kesetaraan Gender, meskipun masih perlu ditingkatkan.
Dengan upaya tersebut, Linda mengatakan, Indonesia sebagai negara, yang mayoritas penduduknya Muslim, mendapat pujian dari beberapa negara, karena dengan jumlah penduduk yang demikian besar, 49,7 persen (data BPS 2010) adalah perempuan dan banyak yang menduduki posisi strategis.
"Untuk negara-negara yang berpenduduk Muslim cukup besar, saya kira ini menjadi sorotan, karena ternyata di Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim dan perempuan yang cukup banyak, diberikan juga banyak kesempatan untuk melihat bahwa peran perempuan dalam pembangunan cukup tinggi," ujar Linda.
Untuk itu, Linda akan menyampaikan pengalaman Indonesia dalam langkah-langkah pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dalam Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerja sama Islam di Jakarta, Desember.
"Kemudian kita berharap ada kesepakatan bersama nanti pada 'Jakarta Declaration', yang sekarang sedang berjalan dan kita tawarkan ke negara-negara anggota, pastinya proses yang berkelanjutan," paparnya.
Upacara pembukaan KTM OKI yang ke-4 ini berlangsung pada 4 Desember di Istana Negara dan rencananya dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengangkat tema Peran Perempuan dalam Pembangunan di Negara-Negara OKI.
Linda berharap ada kesepakatan bersama yang disetujui, yang akan dilakukan oleh negara-negara anggota OKI mengenai kesetaraan gender, sehingga ini menjangkau ke semua Kementeria Lembaga terkait dan akan dirasakan oleh masyarakat.
(S038)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012