Pontianak (ANTARA Kalbar) - Bupati Kapuas Hulu AM Nasir mengharapkan Pos Lintas Batas Nanga Badau segera ditingkatkan statusnya menjadi Pos Pemeriksaan Lintas Batas.
"Kami minta disegerakan karena ada kepentingan daerah di sana," kata AM Nasir di Pontianak, Rabu.
Namun, lanjut dia, kewenangan tersebut ada di tingkat pemerintah pusat.
Ia mendapat informasi bahwa peningkatan status tersebut ditunda terlebih dulu. "Sekarang untuk Nanga Badau, lintas batas yang ada sifatnya masih uji coba," ujar dia.
Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah melakukan "soft launching" untuk fungsi dari PLB Nanga Badau.
Rencana semula, "grand launching" PPLB Nanga Badau dijadwalkan bertepatan dengan 12 Desember. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan grand launching tersebut akan diwujudkan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi menegaskan, status Nanga Badau sebagai pintu perbatasan harus dilengkapi pelabuhan darat. "Pelabuhan darat di Nanga Badau harus dibangun," kata dia.
Pertimbangan utama, kata Endang, ada lahan perkebunan kelapa sawit siap panen yang ekspornya melewati Nanga Badau.
"Kalau lewat Pontianak akan sangat tidak efisien. Perkebunan kelapa sawit itu milik perusahaan Malaysia," ujar dia.
Nanga Badau berbatasan dengan Lubok Antu, Sarawak. Pemerintah berencana membangun lima pintu resmi keluar masuk Indonesia - Malaysia di wilayah Kalbar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Kami minta disegerakan karena ada kepentingan daerah di sana," kata AM Nasir di Pontianak, Rabu.
Namun, lanjut dia, kewenangan tersebut ada di tingkat pemerintah pusat.
Ia mendapat informasi bahwa peningkatan status tersebut ditunda terlebih dulu. "Sekarang untuk Nanga Badau, lintas batas yang ada sifatnya masih uji coba," ujar dia.
Beberapa waktu lalu, pemerintah sudah melakukan "soft launching" untuk fungsi dari PLB Nanga Badau.
Rencana semula, "grand launching" PPLB Nanga Badau dijadwalkan bertepatan dengan 12 Desember. Namun hingga kini belum ada kejelasan kapan grand launching tersebut akan diwujudkan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi menegaskan, status Nanga Badau sebagai pintu perbatasan harus dilengkapi pelabuhan darat. "Pelabuhan darat di Nanga Badau harus dibangun," kata dia.
Pertimbangan utama, kata Endang, ada lahan perkebunan kelapa sawit siap panen yang ekspornya melewati Nanga Badau.
"Kalau lewat Pontianak akan sangat tidak efisien. Perkebunan kelapa sawit itu milik perusahaan Malaysia," ujar dia.
Nanga Badau berbatasan dengan Lubok Antu, Sarawak. Pemerintah berencana membangun lima pintu resmi keluar masuk Indonesia - Malaysia di wilayah Kalbar.
T011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012