Pontianak (ANTARA Kalbar) - Partai Amanat Nasional Kalimantan Barat mengharapkan pemerintah daerah, baik pemprov, pemkab atau pemkot, untuk melakukan koordinasi dan kerja sama intensif dalam mencegah pornoaksi dan pornografi.

"Koordinasi dan kerja sama itu untuk mencegah berkembangnya peredaran dan budaya yang tidak sesuai dengan budaya bangsa," kata Tony Kurniadi dari Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Minggu.

Menurut dia, bangsa ini semakin tertekan seiring berkembangnya teknologi informasi yang pesat serta pengaruh budaya asing yang melanda Indonesia, termasuk Kalbar.

Ia melanjutkan, perkembangan teknologi informasi dan budaya asing sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan perilaku masyarakat terutama para remaja.

Ia menambahkan, perilaku hidup bebas yang tidak dibentengi kekuatan iman dan kearifan lokal serta budaya bangsa telah berperan pada meningkatnya berbagai penyakit menular HIV/AIDS yang disinyalir meningkat di Kalbar.

"Beredarnya film yang tidak sesuai dengan budaya secara bebas telah membantu meningkatnya degradasi moral di kalangan masyarakat," ujar Tony Kurnadi.

Selain itu, lanjut dia, memicu penurunan prestasi siswa, kenakalan remaja dan penyakit sosial lainnya.

Ia berharap, ada tindakan tegas dari aparat hukum terhadap pihak-pihak yang mengedarkan informasi baik dalam bentuk digital maupun lainnya.

"Langkah-langkah proaktif dan tegas harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, sekolah, perguruan tinggi," ujar Tony Kurniadi.

PAN termasuk yang sepakat untuk membentuk Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi.

(T011)

Pewarta:

Editor : Zaenal A.


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013