Pontianak, (Antara Kalbar) - Anggota Komisi IX DPR RI Karolin Margret Natasa menyatakan program dokter pegawai tidak tetap (PTT) lebih tepat untuk daerah terpencil atau perbatasan ketimbang program dokter magang.
"Kenapa lagi ada program dokter magang yang tidak berbeda jauh dengan program PTT ? Terkait dengan itu, kami sudah mengusulkan ke pemerintah untuk menghapus program tersebut," kata Karolin dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Senin.
Karoline menganggap program dokter magang mubazir dan membuang anggaran serta waktu karena program PTT dinilai sudah cukup untuk pengalaman seorang dokter sebelum membuka praktik atau bekerja di rumah sakit.
"Program PTT dan dokter magang tidak ada bedanya sehingga akan membuang waktu tenaga dokter tersebut, dari segi anggaran pemerintah menjadi dua kali dikeluarkan," ujarnya.
Lebih baik, menurut dia, pemerintah memfokuskan pada program PTT dengan meningkatkan pemberian honornya, serta meningkatkan peran pemerintah daerah setempat agar ikut membantu dan memberikan perhatian kepada mereka.
Apalagi selama ini pemda di daerah terpencil masih mengalami kendala untuk mendatangkan tenaga dokter PTT, khususnya dokter spesialis, katanya.
"Kami minta pemda setempat menyediakan fasilitas yang memadai agar dokter PTT menjadi betah sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.
Masalah kesehatan, menurut dia, tidak hanya persoalan medis saja, tetapi permasalahan infrastruktur kesehatan, ekonomi, dan sumber daya manusianya saling terkait.
"Percuma suatu penyakit disembuhkan, tetapi sumber penyakitnya tidak diatasi sehingga perlu kerja sama antara dokter dan pemda setempat," katanya menekankan.
Menurut Karoline, Kalbar saat ini masih banyak membutuhkan tenaga dokter spesialis yang mau ditugaskan pada daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
Kebutuhan tenaga medis tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan, katanya.
Data Dinas Kesehatan Kalbar, disebutkan provinsi itu masih kekurangan tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, maupun dokter gigi, sementara untuk tenaga perawat dan bidan sudah cukup.
Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah menempatkan sebanyak 839 orang tenaga kesehatan untuk Provinsi Kalbar, di antaranya dokter spesialis tiga orang, dokter umum 137 orang, dokter gigi 38 orang, dan bidan 661 orang, kata Karoline.
Untuk dokter umum standar WHO, yakni 40 orang untuk setiap 100.000 penduduk, di Kota Singkawang 25,2 dokter umum per 100.000 penduduk, di Kabupaten Sambas hanya 8,1 per 100.000 penduduk.
Sementara itu, dokter gigi standar WHO sebanyak 11 dokter gigi untuk melayani 100.000 penduduk, yang tertinggi di Kabupaten Bengkayang 4,6 dokter gigi melayani 100.000 penduduk.
(U.A057/D007)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kenapa lagi ada program dokter magang yang tidak berbeda jauh dengan program PTT ? Terkait dengan itu, kami sudah mengusulkan ke pemerintah untuk menghapus program tersebut," kata Karolin dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Senin.
Karoline menganggap program dokter magang mubazir dan membuang anggaran serta waktu karena program PTT dinilai sudah cukup untuk pengalaman seorang dokter sebelum membuka praktik atau bekerja di rumah sakit.
"Program PTT dan dokter magang tidak ada bedanya sehingga akan membuang waktu tenaga dokter tersebut, dari segi anggaran pemerintah menjadi dua kali dikeluarkan," ujarnya.
Lebih baik, menurut dia, pemerintah memfokuskan pada program PTT dengan meningkatkan pemberian honornya, serta meningkatkan peran pemerintah daerah setempat agar ikut membantu dan memberikan perhatian kepada mereka.
Apalagi selama ini pemda di daerah terpencil masih mengalami kendala untuk mendatangkan tenaga dokter PTT, khususnya dokter spesialis, katanya.
"Kami minta pemda setempat menyediakan fasilitas yang memadai agar dokter PTT menjadi betah sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," katanya.
Masalah kesehatan, menurut dia, tidak hanya persoalan medis saja, tetapi permasalahan infrastruktur kesehatan, ekonomi, dan sumber daya manusianya saling terkait.
"Percuma suatu penyakit disembuhkan, tetapi sumber penyakitnya tidak diatasi sehingga perlu kerja sama antara dokter dan pemda setempat," katanya menekankan.
Menurut Karoline, Kalbar saat ini masih banyak membutuhkan tenaga dokter spesialis yang mau ditugaskan pada daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
Kebutuhan tenaga medis tersebut telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menteri Kesehatan, katanya.
Data Dinas Kesehatan Kalbar, disebutkan provinsi itu masih kekurangan tenaga medis, baik itu dokter umum, dokter spesialis, maupun dokter gigi, sementara untuk tenaga perawat dan bidan sudah cukup.
Kementerian Kesehatan pada tahun 2012 telah menempatkan sebanyak 839 orang tenaga kesehatan untuk Provinsi Kalbar, di antaranya dokter spesialis tiga orang, dokter umum 137 orang, dokter gigi 38 orang, dan bidan 661 orang, kata Karoline.
Untuk dokter umum standar WHO, yakni 40 orang untuk setiap 100.000 penduduk, di Kota Singkawang 25,2 dokter umum per 100.000 penduduk, di Kabupaten Sambas hanya 8,1 per 100.000 penduduk.
Sementara itu, dokter gigi standar WHO sebanyak 11 dokter gigi untuk melayani 100.000 penduduk, yang tertinggi di Kabupaten Bengkayang 4,6 dokter gigi melayani 100.000 penduduk.
(U.A057/D007)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013