Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kementerian Kesehatan akan
memprioritaskan penempatan dokter pegawai tidak tetap (PTT) di kawasan
kepulauan, perbatasan, serta daerah tertinggal dalam memberikan
pelayanan kesehatan pada masyarakat.
"Tahun 2013, kami akan memprioritaskan penempatan dokter PTT, terutama dokter gigi dan bidan PTT lainnya pada kawasan kepulauan, perbatasan, serta daerah tertinggal," kata Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi seusai meresmikan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, dan secara simbolis meresmikan tiga unit rumah sakit bergerak di Pontianak, Rabu.
Nafsiah menjelaskan kemenkes juga akan meningkatkan anggaran untuk pelayanan kesehatan pada kawasan kepulauan, perbatasan, dan daerah tertinggal.
"Semua daerah perbatasan, kepulauan dan daerah tertinggal kami berikan perhatian khusus dalam pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menempatkan dokter PTT, dan membangun rumah sakit bergerak," ujarnya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kota Pontianak, Menkes Nafsiah Mboi meresmikan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, dan tiga rumah sakit bergerak, yakni di Kabupaten Sanggau dan Kapuas Hulu, serta milik Komando Daerah Militer Tanjungpura XII.
Sementara itu, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Supriyantoro yang ikut dalam rombongan kunker Menkes Nafsiah Mboi mengatakan, kemenkes akan menyerahkan pembuatan puskesmas keliling perairan ke daerah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.
"Sebelumnya, pembuatan puskesmas keliling perairan (puskeslingair) terpusat di kementerian kesehatan, namun tahun depan akan diserahkan ke daerah yang memungkinkan," katanya.
Menurut dia karena terpusat maka puskeslingair itu tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Misalnya ada yang tidak mampu menahan ombak di daerah yang diserahkan puskeslingair tersebut.
Ia menambahkan, banyak daerah yang mempunyai wilayah kepulauan dan perairan meminta agar puskeslingair yang diserahkan juga mampu untuk kegiatan operasi.
Namun, ia mengingatkan, harus dipertimbangkan pula biaya operasional.
"Untuk KRI dr Suharso, kapal rumah sakit yang ikut 'Sail Morotai' beberapa waktu lalu, satu hari menghabiskan Rp200 juta untuk biaya operasional. Kalau kapal-kapal yang lebih kecil, mungkin puluhan juta rupiah," katanya.
Ia mengakui, kebutuhan fasilitas kesehatan yang diajukan dari seluruh Indonesia hanya mampu dipenuhi sebanyak 10 persen saja.
"Total kebutuhan, yang diusulkan dari seluruh Indonesia Rp27 triliun. Sementara anggaran yang ada Rp2,5 triliun," ungkap dia.
Ia melanjutkan, terbatasnya anggaran membuat Kementerian Kesehatan mengajukan skala prioritas kebutuhan fasilitas kesehatan untuk masing-masing daerah.
(A057)
