Pontianak (Antara Kalbar) - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menargetkan permasalahan tunggakan kredit usaha tani (KUT) akan tuntas pada 2014.
"Secara keseluruhan, dari data yang ada, nilai tunggakan di KUT mencapai Rp6 triliun," kata Wakil Ketua Dekopin Agung Sujatmiko di Pontianak, Selasa.
Namun, lanjut dia, yang sudah dibayarkan oleh petani sebenarnya nilainya mencapai Rp12 triliun hingga Rp13 triliun.
Sehingga, kata dia, kalau dilakukan penghapusan terhadap KUT yang tertunggak tersebut, maka pemerintah seharusnya mengembalikan kredit yang sudah dibayar petani.
"Itu logika yang muncul dan sifatnya masih dalam perdebatan," ujar dia.
Ia menambahkan, salah satu solusinya adalah Dekopin mengusulkan agar dilakukan pemetaan dan pendataan. "Siapa-siapa saja yang menunggak KUT, dan perannya sebagai apa waktu penyaluran dulu," kata Agung Sujatmiko.
Untuk itu, menurut dia, dibutuhkan database terhadap koperasi unit desa di seluruh Indonesia.
"Kalau ada koperasi yang menunggak, maka kalau ini termasuk kategori koperasi tidak baik, datanya akan ada di Bank Indonesia," katanya.
Gubernur Kalbar Cornelis mengakui kalau tunggakan KUT muncul karena kesadaran anggota yang rendah.
"Dulu saya juga termasuk tukang tagih, bersama pihak bank. Sewaktu ditagih malah kita dibawakan parang, sementara ketua koperasi duduk santai," ujar Cornelis.
Ia menegaskan, kesan seperti itu yang harus ditinggalkan karena koperasi sesungguhnya sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat.
"Koperasi itu wajib, ada di dalam UUD Tahun 1945. Tetapi di masa reformasi, sistem ekonomi kita berubah ke arah neo liberalisme," kata Cornelis yang fasih dengan sejarah berdirinya koperasi di dunia itu.
Ia berharap, perkembangan koperasi yang sudah baik dapat terus dikembangkan terutama di Kalbar karena mampu menggerakkan ekonomi rakyat. "Salah satunya yang sudah berjalan baik, melalui kredit union," ujar dia.
Ketua Dekopinwil Kalbar, Awang Sofian Rojali mengatakan, peran koperasi perkreditan di Kalbar sangat penting. "Hampir Rp6 triliun yang dikelola koperasi perkreditan di Kalbar," kata Awang Sofian.
Kalbar kerap menjadi rujukan untuk pengelolaan koperasi perkreditan di Indonesia. "Termasuk yang syariah. Ini bisnis kepercayaan dan terus tumbuh di Kalbar," kata Awang Sofian.
Dekopin mencatat ada sekitar 192 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota 32 juta orang.
(T011/M026)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Secara keseluruhan, dari data yang ada, nilai tunggakan di KUT mencapai Rp6 triliun," kata Wakil Ketua Dekopin Agung Sujatmiko di Pontianak, Selasa.
Namun, lanjut dia, yang sudah dibayarkan oleh petani sebenarnya nilainya mencapai Rp12 triliun hingga Rp13 triliun.
Sehingga, kata dia, kalau dilakukan penghapusan terhadap KUT yang tertunggak tersebut, maka pemerintah seharusnya mengembalikan kredit yang sudah dibayar petani.
"Itu logika yang muncul dan sifatnya masih dalam perdebatan," ujar dia.
Ia menambahkan, salah satu solusinya adalah Dekopin mengusulkan agar dilakukan pemetaan dan pendataan. "Siapa-siapa saja yang menunggak KUT, dan perannya sebagai apa waktu penyaluran dulu," kata Agung Sujatmiko.
Untuk itu, menurut dia, dibutuhkan database terhadap koperasi unit desa di seluruh Indonesia.
"Kalau ada koperasi yang menunggak, maka kalau ini termasuk kategori koperasi tidak baik, datanya akan ada di Bank Indonesia," katanya.
Gubernur Kalbar Cornelis mengakui kalau tunggakan KUT muncul karena kesadaran anggota yang rendah.
"Dulu saya juga termasuk tukang tagih, bersama pihak bank. Sewaktu ditagih malah kita dibawakan parang, sementara ketua koperasi duduk santai," ujar Cornelis.
Ia menegaskan, kesan seperti itu yang harus ditinggalkan karena koperasi sesungguhnya sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat.
"Koperasi itu wajib, ada di dalam UUD Tahun 1945. Tetapi di masa reformasi, sistem ekonomi kita berubah ke arah neo liberalisme," kata Cornelis yang fasih dengan sejarah berdirinya koperasi di dunia itu.
Ia berharap, perkembangan koperasi yang sudah baik dapat terus dikembangkan terutama di Kalbar karena mampu menggerakkan ekonomi rakyat. "Salah satunya yang sudah berjalan baik, melalui kredit union," ujar dia.
Ketua Dekopinwil Kalbar, Awang Sofian Rojali mengatakan, peran koperasi perkreditan di Kalbar sangat penting. "Hampir Rp6 triliun yang dikelola koperasi perkreditan di Kalbar," kata Awang Sofian.
Kalbar kerap menjadi rujukan untuk pengelolaan koperasi perkreditan di Indonesia. "Termasuk yang syariah. Ini bisnis kepercayaan dan terus tumbuh di Kalbar," kata Awang Sofian.
Dekopin mencatat ada sekitar 192 ribu unit koperasi di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota 32 juta orang.
(T011/M026)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013