Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengimbau kepada seluruh jajaran birokrasi di daerah untuk tetap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
"Tidak jarang pejabat karier disingkirkan lantaran dianggap tidak loyal, karena tidak mendukung sang pemenang, khususnya
incumbent (petahana, red.)," kata Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu.
Dia juga meminta kepada pasangan calon kepala daerah tertentu untuk tidak melibatkan pegawai negeri sipil atau pejabat birokrasi dalam upaya pemenangannya.
Politisasi birokrasi diakui sebagai isu nasional yang dapat memberi dampak luas terhadap birokrasi di pemerintahan setempat.
"Seorang sekretaris daerah beserta jajarannya seperti telur di ujung tanduk. Kalau tidak mendukung dia terancam ditendang, tetapi kalau mendukung berarti dia menyalahi aturan, karena tidak netral," kata Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu.
KemenPANRB mendapati suatu kasus di mana salah seorang kepala dinas di salah satu kabupaten dimutasi setelah bupati terpilih di daerah tersebut dilantik.
"Ada juga Sekda di suatu kabupaten yang digeser menjadi Kepala Dinas, dan diisi oleh pejabat yang berada di gerbong bupati terpilih," katanya.
Sebagian dari para pejabat tersebut sudah mengadukan kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ada gugatan mereka yang tidak digubris di PTUN Tingkat I, sehingga kemudian mereka mengajukan banding ke PTUN tingkat II.
"Tetapi tetap saja sang Bupati itu tidak mengindahkan putusan PTUN," katanya.
Pada 2013, jadwal pilkada ada di 14 provinsi, 95 kabupaten dan 28 kota, sedangkan pelaksanaan pilkada 2014 yang dimajukan tercatat sebanyak 43 daerah.
Dengan demikian, total penyelenggaraan pilkada sejumlah 152 daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Tidak jarang pejabat karier disingkirkan lantaran dianggap tidak loyal, karena tidak mendukung sang pemenang, khususnya
incumbent (petahana, red.)," kata Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu.
Dia juga meminta kepada pasangan calon kepala daerah tertentu untuk tidak melibatkan pegawai negeri sipil atau pejabat birokrasi dalam upaya pemenangannya.
Politisasi birokrasi diakui sebagai isu nasional yang dapat memberi dampak luas terhadap birokrasi di pemerintahan setempat.
"Seorang sekretaris daerah beserta jajarannya seperti telur di ujung tanduk. Kalau tidak mendukung dia terancam ditendang, tetapi kalau mendukung berarti dia menyalahi aturan, karena tidak netral," kata Azwar Abubakar di Jakarta, Minggu.
KemenPANRB mendapati suatu kasus di mana salah seorang kepala dinas di salah satu kabupaten dimutasi setelah bupati terpilih di daerah tersebut dilantik.
"Ada juga Sekda di suatu kabupaten yang digeser menjadi Kepala Dinas, dan diisi oleh pejabat yang berada di gerbong bupati terpilih," katanya.
Sebagian dari para pejabat tersebut sudah mengadukan kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ada gugatan mereka yang tidak digubris di PTUN Tingkat I, sehingga kemudian mereka mengajukan banding ke PTUN tingkat II.
"Tetapi tetap saja sang Bupati itu tidak mengindahkan putusan PTUN," katanya.
Pada 2013, jadwal pilkada ada di 14 provinsi, 95 kabupaten dan 28 kota, sedangkan pelaksanaan pilkada 2014 yang dimajukan tercatat sebanyak 43 daerah.
Dengan demikian, total penyelenggaraan pilkada sejumlah 152 daerah.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013