Bandung (Antara Kalbar) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menjadikan Satgas
Citarum menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan masalah di Sungai
Citarum karena satgas tersebut sudah bekerjasama dengan Pemprov Jabar
untuk mencanangkan gerakan "Citarum Bersih Tahun 2018" dengan programnya
"Go Citarum".
"Mengapa ini dilakukan karena selama ini penanganan Sungai Citarum dilakukan tidak dalam satu atap. Diperlukan sebuah lembaga khusus yang mampu melakukan pendekatan ke berbagai pihak," kata Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, di Bandung, Selasa.
Adanya Satgas Citarum yang terdiri atas pakar, pemerhati, dan masyarakat yang peduli Citarum, tambah Setiawan, dapat melakukan pendekatan kepada lembaga-lembaga berwenang atau pihak terkait.
Ia menuturkan, dalam penanganan Sungai Citarum ini banyak lembaga yang berwenang untuk menangani Citarum, seperti pemerintah pusat dan ada 8 kabupaten/kota yang teraliri sungai terpanjang di Jabar tersebut. Termasuk juga di sana ada lahan Perhutani, Dinas Kehutanan, dan hutan rakyat.
Menurut dia, banyak pihak yang berkepentingan dalam upaya revitalisasi Sungai Citarum mulai pemerintah pusat hingga lembaga pemerhati lingkungan. Namun, karena letaknya yang berada di Jabar maka Sungai Citarum tak bisa dilepaskan dari Jawa Barat.
"Dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan, upaya revitalisasi Citarum akhirnya kurang maksimal. Lalu dikarenakan masing-masing pihak memiliki program, tetapi realisasinya selalu tumpang tindih. Realisasi dana yang digelontorkan pun berbeda-beda mengakibatkan realisasi program tidak tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum DAS Citarum Uyud Sutisna berharap masing-masing pihak yang berkepentingan dengan revitalisasi Citarum bisa menyamakan persepsinya.
"Jadi ke depannya jangan mengedepankan egoisme karena kalau tidak bersatu, semua perencanaan hasilnya akan nol besar," kata Uyud.
(Ant News)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Mengapa ini dilakukan karena selama ini penanganan Sungai Citarum dilakukan tidak dalam satu atap. Diperlukan sebuah lembaga khusus yang mampu melakukan pendekatan ke berbagai pihak," kata Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmadja, di Bandung, Selasa.
Adanya Satgas Citarum yang terdiri atas pakar, pemerhati, dan masyarakat yang peduli Citarum, tambah Setiawan, dapat melakukan pendekatan kepada lembaga-lembaga berwenang atau pihak terkait.
Ia menuturkan, dalam penanganan Sungai Citarum ini banyak lembaga yang berwenang untuk menangani Citarum, seperti pemerintah pusat dan ada 8 kabupaten/kota yang teraliri sungai terpanjang di Jabar tersebut. Termasuk juga di sana ada lahan Perhutani, Dinas Kehutanan, dan hutan rakyat.
Menurut dia, banyak pihak yang berkepentingan dalam upaya revitalisasi Sungai Citarum mulai pemerintah pusat hingga lembaga pemerhati lingkungan. Namun, karena letaknya yang berada di Jabar maka Sungai Citarum tak bisa dilepaskan dari Jawa Barat.
"Dikarenakan banyaknya pihak yang berkepentingan, upaya revitalisasi Citarum akhirnya kurang maksimal. Lalu dikarenakan masing-masing pihak memiliki program, tetapi realisasinya selalu tumpang tindih. Realisasi dana yang digelontorkan pun berbeda-beda mengakibatkan realisasi program tidak tepat sasaran," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Forum DAS Citarum Uyud Sutisna berharap masing-masing pihak yang berkepentingan dengan revitalisasi Citarum bisa menyamakan persepsinya.
"Jadi ke depannya jangan mengedepankan egoisme karena kalau tidak bersatu, semua perencanaan hasilnya akan nol besar," kata Uyud.
(Ant News)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013