Jakarta (Antara Kalbar) - Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta menilai rencana akuisisi PT Bank Danamon oleh Development Bank of Singapore (DBS) Group Holding Ltd mengindikasikan adanya ancaman terhadap perbankan nasional.
"Pemerintah dan Bank Indonesia hendaknya tidak melakukan langkah yang justru berpihak kepada kepentingan perbankan asing," kata Arif Budimanta," di Jakarta, Kamis.
Menurut Arif, keputusan menyetujui akuisisi DBS Group Holding Ltd terhadap Bank Danamon, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan hendaknya tidak ada intervensi dari kepentingan tertentu.
Kalaupun ada pemberian pengharaagn dari pemerintah Singapura kepada pemimpin Indonesia, menurut dia, hendaknya hal ini jangan sampai turut mempengaruhi keputusan menyetujui rencana akuisisi Bank Danamon.
"Kita hargai apapun bentuk penghargaan yang diberikan dari Pemerintah Singapura, tapi penghargaan itu hendaknya jangan membuat Indonesia menjadi terlena dan mengabaikan kepentingan perbankan nasional," katanya.
Ia menambahkan, salah satu poin krusial pada rencana akuisisi Bank Danamon tersebut adalah perlunya penerapan asas resiprokal (timbal-balik) antara bank nasional dan bank asing.
Dalam hal ini, kata dia, Bank Indonesia (BI) harus memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan otoritas perbankan asing.
"Posisi tawar BI harus tinggi dan tidak boleh mengalah. Jika DBS disetujui mengakuisisi Bank Danamon, maka bank-bank dari Indonesia harus dipermudah jika membuka cabang dan melakukan aktivitas keuangan di Singapura," katanya.
Arif Budimanta menambahkan, indikasi rendahnya posisi tawar Indonesia di hadapan asing, adalah fakta bahwa direktur utama Bank Danamon adalah orang asing.
Padahal, pada krisis ekonomi 1997, Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh pemerintah ditempatkan di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank yang diambil alih atau "bank take over".
Kemudian pada 1999, menurut Arif, pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp32 miliar dalam bentuk Surat Utang Pemerintah.
"Artinya di situ kan ada uang rakyat. Kalau ada pembelian saham asing, mengapa bukan orang kita yang di posisi puncak? BI harus berani bicara soal ini," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Arif juga mengimbau, BK agar bersikap lebih hati-hati dan obyektif dalam pengembilan keputusan terhadap rencana akuisisi Bank Danamon ini.
"Jangan sampai muncul tudingan rencana akuisis Danamon itu merupakan manuver politik untuk kepentingan jangka pendek tapi mengorbankan perbankan nasional dalam jangka panjang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Pemerintah dan Bank Indonesia hendaknya tidak melakukan langkah yang justru berpihak kepada kepentingan perbankan asing," kata Arif Budimanta," di Jakarta, Kamis.
Menurut Arif, keputusan menyetujui akuisisi DBS Group Holding Ltd terhadap Bank Danamon, tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa dan hendaknya tidak ada intervensi dari kepentingan tertentu.
Kalaupun ada pemberian pengharaagn dari pemerintah Singapura kepada pemimpin Indonesia, menurut dia, hendaknya hal ini jangan sampai turut mempengaruhi keputusan menyetujui rencana akuisisi Bank Danamon.
"Kita hargai apapun bentuk penghargaan yang diberikan dari Pemerintah Singapura, tapi penghargaan itu hendaknya jangan membuat Indonesia menjadi terlena dan mengabaikan kepentingan perbankan nasional," katanya.
Ia menambahkan, salah satu poin krusial pada rencana akuisisi Bank Danamon tersebut adalah perlunya penerapan asas resiprokal (timbal-balik) antara bank nasional dan bank asing.
Dalam hal ini, kata dia, Bank Indonesia (BI) harus memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan otoritas perbankan asing.
"Posisi tawar BI harus tinggi dan tidak boleh mengalah. Jika DBS disetujui mengakuisisi Bank Danamon, maka bank-bank dari Indonesia harus dipermudah jika membuka cabang dan melakukan aktivitas keuangan di Singapura," katanya.
Arif Budimanta menambahkan, indikasi rendahnya posisi tawar Indonesia di hadapan asing, adalah fakta bahwa direktur utama Bank Danamon adalah orang asing.
Padahal, pada krisis ekonomi 1997, Bank Danamon mengalami kesulitan likuiditas dan akhirnya oleh pemerintah ditempatkan di bawah pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai bank yang diambil alih atau "bank take over".
Kemudian pada 1999, menurut Arif, pemerintah melalui BPPN melakukan rekapitalisasi Bank Danamon sebesar Rp32 miliar dalam bentuk Surat Utang Pemerintah.
"Artinya di situ kan ada uang rakyat. Kalau ada pembelian saham asing, mengapa bukan orang kita yang di posisi puncak? BI harus berani bicara soal ini," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Arif juga mengimbau, BK agar bersikap lebih hati-hati dan obyektif dalam pengembilan keputusan terhadap rencana akuisisi Bank Danamon ini.
"Jangan sampai muncul tudingan rencana akuisis Danamon itu merupakan manuver politik untuk kepentingan jangka pendek tapi mengorbankan perbankan nasional dalam jangka panjang," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013