Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan Program Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun yang menandai dimulainya pelaksanaan PMU di seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
"Program PMU adalah salah satu strategi untuk menangani pertumbuhan populasi usia produktif di Indonesia, dimana pemerintah akan memberikan peluang lebih besar bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pendidikan menengah berkualitas dengan memfasilitasi penduduk berusia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan menengah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada acara peluncuran PMU yang dihadiri para gubernur, bupati dan wali kota perwakilan sejumlah provinsi serta perusahaan peduli pendidikan di Jakarta, Selasa.
Kebijakan PMU diyakini mempercepat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di sekolah menengah SMA yang baru-baru ini mencapai 78,7 persen menjadi sekitar 97 persen pada tahun 2020. "Hal ini jika tidak dilakukan upaya percepatan maka APK 97 persen diperkirakan baru akan tercapai pada 2040. Kami bertekad untuk menggenjot APK," kata Mendikbud.
Ia menyebutkan setidaknya ada tiga alasan PMU yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Pertama, PMU adalah untuk mengambil momentum bonus demografis Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, mempertahankan kelangsungan keberhasilan dari program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, mengingat pendidikan wajib memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan.
"Ketiga, mendukung pencapaian Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan memenuhi tantangan persaingan global dan kebutuhan akan sumber daya manusia terdidik," katanya.
Untuk mempercepat program PMU, mulai Tahun Pelajaran baru, pada Juli 2013, pemerintah akan menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 1 juta per tahun per siswa untuk semua siswa SMA, baik negeri maupun swasta, dan diberikan langsung ke sekolah-sekolah. "Pemerintah juga memberikan bantuan kepada siswa miskin (BSM) Rp 1 juta per tahun per siswa untuk 1,7 juta siswa SMA dari keluarga miskin dan diberikan langsung kepada siswa," katanya.
Mendikbud lebih lanjut mengatakan PMU juga dilaksanakan melalui meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pendidikan menengah meliputi unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, dan peralatan pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan sejak 2011 pemerintah telah menyiapkan program PMU untuk membangun 416 sekolah baru dan 34,277 ruang kelas baru, yang diharapkan dapat menampung sekitar 1,3 juta siswa tambahan.
"Mulai tahun 2014, program pemerintah untuk membangun sekolah baru setiap tahun setidaknya 500 unit dan 10 ribu ruang kelas baru untuk menampung tambahan 400 ribu mahasiswa baru," katanya.
Tantangan utama adalah penyediaan guru pendidikan menengah. "Yang paling penting adalah penyediaan guru SMK. Sampai saat ini, jumlah guru produktif 39 ribu orang masih kurang, " kata Hamid.
Pemerintah juga akan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, dan menyiapkan sistem pembelajaran yang baik untuk memberikan penyediaan terbaik bagi siswa.
(Yuniardi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Program PMU adalah salah satu strategi untuk menangani pertumbuhan populasi usia produktif di Indonesia, dimana pemerintah akan memberikan peluang lebih besar bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pendidikan menengah berkualitas dengan memfasilitasi penduduk berusia 16-18 tahun untuk mengikuti pendidikan menengah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh pada acara peluncuran PMU yang dihadiri para gubernur, bupati dan wali kota perwakilan sejumlah provinsi serta perusahaan peduli pendidikan di Jakarta, Selasa.
Kebijakan PMU diyakini mempercepat peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di sekolah menengah SMA yang baru-baru ini mencapai 78,7 persen menjadi sekitar 97 persen pada tahun 2020. "Hal ini jika tidak dilakukan upaya percepatan maka APK 97 persen diperkirakan baru akan tercapai pada 2040. Kami bertekad untuk menggenjot APK," kata Mendikbud.
Ia menyebutkan setidaknya ada tiga alasan PMU yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. Pertama, PMU adalah untuk mengambil momentum bonus demografis Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, mempertahankan kelangsungan keberhasilan dari program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, mengingat pendidikan wajib memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing, kesehatan, dan pendapatan.
"Ketiga, mendukung pencapaian Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan memenuhi tantangan persaingan global dan kebutuhan akan sumber daya manusia terdidik," katanya.
Untuk mempercepat program PMU, mulai Tahun Pelajaran baru, pada Juli 2013, pemerintah akan menyalurkan bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 1 juta per tahun per siswa untuk semua siswa SMA, baik negeri maupun swasta, dan diberikan langsung ke sekolah-sekolah. "Pemerintah juga memberikan bantuan kepada siswa miskin (BSM) Rp 1 juta per tahun per siswa untuk 1,7 juta siswa SMA dari keluarga miskin dan diberikan langsung kepada siswa," katanya.
Mendikbud lebih lanjut mengatakan PMU juga dilaksanakan melalui meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pendidikan menengah meliputi unit sekolah baru, ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, dan peralatan pendidikan.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan sejak 2011 pemerintah telah menyiapkan program PMU untuk membangun 416 sekolah baru dan 34,277 ruang kelas baru, yang diharapkan dapat menampung sekitar 1,3 juta siswa tambahan.
"Mulai tahun 2014, program pemerintah untuk membangun sekolah baru setiap tahun setidaknya 500 unit dan 10 ribu ruang kelas baru untuk menampung tambahan 400 ribu mahasiswa baru," katanya.
Tantangan utama adalah penyediaan guru pendidikan menengah. "Yang paling penting adalah penyediaan guru SMK. Sampai saat ini, jumlah guru produktif 39 ribu orang masih kurang, " kata Hamid.
Pemerintah juga akan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, dan menyiapkan sistem pembelajaran yang baik untuk memberikan penyediaan terbaik bagi siswa.
(Yuniardi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013