Pontianak (Antara Kalbar) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat realisasi belanja pegawai di Provinsi Kalimantan Barat terbilang paling rendah dibanding daerah lain di Indonesia.
"Angka persentase belanja pegawai untuk Pemprov Kalbar, sekitar 20 persen," kata Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, di daerah lain, realisasi belanja untuk pegawai mencapai kisaran 45 persen sampai 50 persen.
"Di Kalbar, realisasi belanja pegawai di Kalbar, Rp530 miliar," ujar dia.
Rizal Djalil menegaskan, hal itu menunjukkan adanya kehati-hatian dari Pemprov Kalbar dalam belanja pegawai.
Sedangkan untuk belanja barang, nilainya Rp787 miliar atau 30 persen. Belanja hibah, mencapai Rp770 miliar; bantuan keuangan Rp147 miliar.
Kemudian untuk belanja modal, nilainya Rp354 miliar. Sementara biaya tak terduga, realisasinya Rp4,8 miliar.
Secara umum, BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2012.
Rizal Djalil mengatakan, Pemprov Kalbar akan mendapat bonus dari pemerintah pusat karena memperoleh opini WTP.
Selain itu, Pemprov Kalbar bisa menerbitkan obligasi karena tata kelola keuangan yang sudah sangat baik.
Berdasarkan laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2012, realisasi anggaran mencapai Rp2,8 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan Rp2,9 triliun atau 101 persen, belanja dari Rp2,7 triliun, realisasinya Rp2,5 triliun.
Kemudian untuk pendapatan asli daerah, realisasi Rp1,1 triliun atau 40 persen. Sedangkan transfer dari pusat, Rp1,2 triliun; pendapatan lain-lain yang sah Rp518 miliar.
Sementara untuk aset, yang selama ini menjadi kendala dalam laporan di BPK, nilainya Rp2,5 triliun. Aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, instalasi dan aset tetap lainnya.
(T011/B012)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Angka persentase belanja pegawai untuk Pemprov Kalbar, sekitar 20 persen," kata Anggota VI BPK RI, Rizal Djalil di Pontianak, Kamis.
Menurut dia, di daerah lain, realisasi belanja untuk pegawai mencapai kisaran 45 persen sampai 50 persen.
"Di Kalbar, realisasi belanja pegawai di Kalbar, Rp530 miliar," ujar dia.
Rizal Djalil menegaskan, hal itu menunjukkan adanya kehati-hatian dari Pemprov Kalbar dalam belanja pegawai.
Sedangkan untuk belanja barang, nilainya Rp787 miliar atau 30 persen. Belanja hibah, mencapai Rp770 miliar; bantuan keuangan Rp147 miliar.
Kemudian untuk belanja modal, nilainya Rp354 miliar. Sementara biaya tak terduga, realisasinya Rp4,8 miliar.
Secara umum, BPK memberi opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar tahun 2012.
Rizal Djalil mengatakan, Pemprov Kalbar akan mendapat bonus dari pemerintah pusat karena memperoleh opini WTP.
Selain itu, Pemprov Kalbar bisa menerbitkan obligasi karena tata kelola keuangan yang sudah sangat baik.
Berdasarkan laporan keuangan Pemprov Kalbar Tahun 2012, realisasi anggaran mencapai Rp2,8 triliun. Sedangkan realisasi pendapatan Rp2,9 triliun atau 101 persen, belanja dari Rp2,7 triliun, realisasinya Rp2,5 triliun.
Kemudian untuk pendapatan asli daerah, realisasi Rp1,1 triliun atau 40 persen. Sedangkan transfer dari pusat, Rp1,2 triliun; pendapatan lain-lain yang sah Rp518 miliar.
Sementara untuk aset, yang selama ini menjadi kendala dalam laporan di BPK, nilainya Rp2,5 triliun. Aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, instalasi dan aset tetap lainnya.
(T011/B012)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013