Sungai Raya (Antara Kalbar) - Nelayan Kabupaten Kubu Raya merasa benar-benar menderita akibat dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pusat, karena kenaikan harga BBM tersebut mereka harus mengeluarkan operasional yang besar untuk melaut.
"Sayangnya, operasional yang membengkak tidak bisa diimbangi dengan hasil jual tangkapan ikan, yang terus turun," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Bahtiar di Sungai Raya, Minggu.
Dia menjelaskan, jika sebelum kenaikan harga BBM, nelayan mendapatkan penghasilan Rp100 ribu per hari, sekarang sudah jauh di bawah itu.
"Paling-paling mereka hanya dapat Rp50ribu sampai dengan Rp60 ribu per hari. Ini belum untuk biaya operasional, belum lagi untuk kebutuhan keluarga mereka," tuturnya.
Untuk mendapatkan solar saja, lanjut Bahtiar, nelayan mungkin membelinya dengan harga yang sangat mahal. Jika di stasiun solar untuk nelayan (SPDN) di Kabupaten Kubu Raya hanya ada di empat titik, yakni Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan dua SPDN di Sungai Rengas.
Dengan hanya memiliki empat stasiun, ia menambahkan nelayan yang berada di kecamatan jauh, seperti Teluk Pakedai, Batu Ampar, Kubu harus membayar solar Rp8 ribu sampai dengan Rp9 ribu per liter.
Sementara seperti yang telah diketahui, Bahtiar menuturkan harga solar yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk nelayan adalah Rp5.500 per liter. Akan tetapi,karena jarak tempuh dari lokasi SPDN ke perkampungan nelayan, maka mau tidak mau harga per liter solar yang dibeli nelayan semakin mahal.
Bahtiar menegaskan, seharusnya pemerintah kabupaten dan provinsi dapat memikirkan bagaimana membantu nelayan, apakah dengan mengejar program 1000 SPDN yang dicanangkan pusat atau membuat program-program lain yang pro terhadap nelayan.
"Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memanfaatkan program pusat tersebut untuk membantu nelayan," tuturnya.
Bahtiar menilai untuk mempermudah nelayan untuk mendapatkan BBM dengan harga murah yang telah ditentukan pusat, maka sedikitnya dibutuhkan membangun delapan SPDN.
"Kalau program ini mampu dimaksimalkan pemerintah, ini baru pro rakyat," katanya.
(KR-RDO)
(U.KR-RDO/B/Z004/Z004) 14-07-2013 17:54:55
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Sayangnya, operasional yang membengkak tidak bisa diimbangi dengan hasil jual tangkapan ikan, yang terus turun," kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Bahtiar di Sungai Raya, Minggu.
Dia menjelaskan, jika sebelum kenaikan harga BBM, nelayan mendapatkan penghasilan Rp100 ribu per hari, sekarang sudah jauh di bawah itu.
"Paling-paling mereka hanya dapat Rp50ribu sampai dengan Rp60 ribu per hari. Ini belum untuk biaya operasional, belum lagi untuk kebutuhan keluarga mereka," tuturnya.
Untuk mendapatkan solar saja, lanjut Bahtiar, nelayan mungkin membelinya dengan harga yang sangat mahal. Jika di stasiun solar untuk nelayan (SPDN) di Kabupaten Kubu Raya hanya ada di empat titik, yakni Kecamatan Rasau Jaya, Sungai Kakap, dan dua SPDN di Sungai Rengas.
Dengan hanya memiliki empat stasiun, ia menambahkan nelayan yang berada di kecamatan jauh, seperti Teluk Pakedai, Batu Ampar, Kubu harus membayar solar Rp8 ribu sampai dengan Rp9 ribu per liter.
Sementara seperti yang telah diketahui, Bahtiar menuturkan harga solar yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk nelayan adalah Rp5.500 per liter. Akan tetapi,karena jarak tempuh dari lokasi SPDN ke perkampungan nelayan, maka mau tidak mau harga per liter solar yang dibeli nelayan semakin mahal.
Bahtiar menegaskan, seharusnya pemerintah kabupaten dan provinsi dapat memikirkan bagaimana membantu nelayan, apakah dengan mengejar program 1000 SPDN yang dicanangkan pusat atau membuat program-program lain yang pro terhadap nelayan.
"Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan dapat memanfaatkan program pusat tersebut untuk membantu nelayan," tuturnya.
Bahtiar menilai untuk mempermudah nelayan untuk mendapatkan BBM dengan harga murah yang telah ditentukan pusat, maka sedikitnya dibutuhkan membangun delapan SPDN.
"Kalau program ini mampu dimaksimalkan pemerintah, ini baru pro rakyat," katanya.
(KR-RDO)
(U.KR-RDO/B/Z004/Z004) 14-07-2013 17:54:55
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013