HNSI Kubu Raya harapkan penyederhanaan birokrasi pengurusan administrasi nelayan

Pontianak (ANTARA) - Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Busrah Abdullah mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui PSDKP untuk bisa melakukan penyederhanaan birokrasi dalam pengurusan surat menyurat bagi nelayan.

"Kami dari HSNI Kubu Raya menyambut baik upaya PSDKP Untuk memudahkan pelayanan salah satu surat yang diperlukan nelayan untuk melaut yaitu SKAT sangat baik dan sangat membantu meringankan urusan surat menyurat sebagai persyaratan. Namun, menurut kami yang paling penting dilakukan oleh KKP saat ini adalah penyederhanaan birokrasi dalam pengurusannya," kata Busrah di Sungai Kakap, Selasa.

Baca juga: Perumahan Nelayan Sukadana terendam banjir 35 sentimeter

Busrah menuturkan, KKP saat ini sudah memudahkan pengurusan Dokumen Pemantauan Kapal sudah bisa dilakukan dengan cepat, hanya membutuhkan waktu selama 40 menit dan dapat diproses melalui dalam jaringan (Daring).

Dengan demikian, sekarang pemilik kapal tak lagi perlu datang ke kantor pelayanan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dokumen juga tidak lagi dikirim secara fisik karena semua dilakukan secara online. Pengurusannya juga hanya memerlukan waktu selama 40 menit.

Baca juga: Tim SAR gabungan temukan nelayan sempat hilang kontak tiga hari

"Namun, saat ini masih ada setidaknya sekitar 9 surat yang harus di urus yang melibatkan 7 instansi (Perhubungan, Perikanan, Syahbandar, BPMPT, PSDKP, LANTAMAL dan Dinas Kesehatan), sehingga banyak proses birokrasi yang harus dilalui oleh para nelayan untuk melaut," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, yang paling diperlukan nelayan saat ini adalah penyederhanaan birokrasi dan perampingan persyaratan serta tersedianya personil lapangan yang siap membantu atau mendampingi nelayan ketika mau mengurus surat menyurat di bidang usaha perikanan.

"Permasalahan lain, lokasi basis nelayan yang kadang jauh dari kantor pelayanan sehingga menyulitkan si nelayan mengurus surat menyurat tersebut. Ini setidaknya harus mejadi perhatian dari pihak agar nelayan bisa mudah dalam melakukan aktivitasnya di lapangan," katanya.

Baca juga: BPBD: Puluhan KM Nelayan Mempawah diterjang ombak-angin kencang
Baca juga: Pemkab Kayong Utara fokus peningkatan kesejahteraan nelayan melalui bantuan
Baca juga: Ratusan nelayan Singkawang terima bantuan paket konversi BBM ke BBG