Ngabang (Antara Kalbar - Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Landak tahun ini (2013) memproses sebanyak 1.100 persil sertifikat Program Nasional Agraria (Prona) milik masyarakat.
"Kita sudah selesaikan sebanyak 950 sertifikat Prona dari 1100 bidang yang ditargetkan. Sedangkan sisanya, diharapkan bisa diselesaikan Nopember mendatang," kata Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Landak, Saumurdin di Ngabang, Rabu.
Ia mengatakan untuk tahun 2012 lalu sertifikat Prona yang sudah ditandatangani kepala desa sudah ada yang diambil langsung oleh pihak pemohon.
“Kita tidak mau menyimpan sertifikat-sertifikat Prona yang sudah jadi tersebut. Sepanjang kelengkapannya sudah dipenuhi masyarakat, sertifikat Prona tersebut kita serahkan langsung kepada masyarakat pemohon,†tegas Saumurdin.
Ia mengimbau kepada petugas di lapangan yang mengurus Prona supaya tidak memungut uang kepada masyarakat pemohon sertifikat Prona.
“Namun bagi sertifikat Prona yang diurus melalui Desa, tentu tanggungjawab dari Desa tersebut. Adapun biaya yang ditimbulkan untuk kepengurusan Prona tersebut tergantung hasil kesepakatan antara pengurus Desa dengan masyarakat pemohon,†katanya.
Ia mengingatkan kepada para Kades supaya tidak terlalu membebani masyarakat untuk menarik biaya kepengurusan Prona.
“Tapi bukannya saya membolehkan para Kades ini memungut biaya. Namun saya mengharapkan biaya yang ditarik dari masyarakat jangan terlalu memberatkan masyarakat pemohon. Yang jelas kami di BPN Landak tidak memerintahkan petugas di lapangan untuk menerima pungutan dari masyarakat,†tegas Saumurdin.
Untuk biaya pengukuran dan kepanitiaan, memang sudah ditanggung APBN. Sedangkan biaya BPHTB, foto copy, materai, biaya pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan surat penyerahan tanah ditanggung oleh masyarakat pemohon.
Untuk program Prona, pihak BPN Landak memang diberi jatah dari Pusat untuk kepengurusan Prona tersebut.
“Biasanya kalau di Kalbar sendiri diberi jatah 12 ribu sampai 13 ribu bidang. Kemudian, dibagi lagi ke 14 Kabupaten/Kota se Kalbar. Pembagiannya pun memang tidak merata antara daerah satu dengan daerah lainnya. Inipun tergantung dari kesiapan daerahnya masing-masing,â€kata Saumurdin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kita sudah selesaikan sebanyak 950 sertifikat Prona dari 1100 bidang yang ditargetkan. Sedangkan sisanya, diharapkan bisa diselesaikan Nopember mendatang," kata Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Landak, Saumurdin di Ngabang, Rabu.
Ia mengatakan untuk tahun 2012 lalu sertifikat Prona yang sudah ditandatangani kepala desa sudah ada yang diambil langsung oleh pihak pemohon.
“Kita tidak mau menyimpan sertifikat-sertifikat Prona yang sudah jadi tersebut. Sepanjang kelengkapannya sudah dipenuhi masyarakat, sertifikat Prona tersebut kita serahkan langsung kepada masyarakat pemohon,†tegas Saumurdin.
Ia mengimbau kepada petugas di lapangan yang mengurus Prona supaya tidak memungut uang kepada masyarakat pemohon sertifikat Prona.
“Namun bagi sertifikat Prona yang diurus melalui Desa, tentu tanggungjawab dari Desa tersebut. Adapun biaya yang ditimbulkan untuk kepengurusan Prona tersebut tergantung hasil kesepakatan antara pengurus Desa dengan masyarakat pemohon,†katanya.
Ia mengingatkan kepada para Kades supaya tidak terlalu membebani masyarakat untuk menarik biaya kepengurusan Prona.
“Tapi bukannya saya membolehkan para Kades ini memungut biaya. Namun saya mengharapkan biaya yang ditarik dari masyarakat jangan terlalu memberatkan masyarakat pemohon. Yang jelas kami di BPN Landak tidak memerintahkan petugas di lapangan untuk menerima pungutan dari masyarakat,†tegas Saumurdin.
Untuk biaya pengukuran dan kepanitiaan, memang sudah ditanggung APBN. Sedangkan biaya BPHTB, foto copy, materai, biaya pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan surat penyerahan tanah ditanggung oleh masyarakat pemohon.
Untuk program Prona, pihak BPN Landak memang diberi jatah dari Pusat untuk kepengurusan Prona tersebut.
“Biasanya kalau di Kalbar sendiri diberi jatah 12 ribu sampai 13 ribu bidang. Kemudian, dibagi lagi ke 14 Kabupaten/Kota se Kalbar. Pembagiannya pun memang tidak merata antara daerah satu dengan daerah lainnya. Inipun tergantung dari kesiapan daerahnya masing-masing,â€kata Saumurdin.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013