Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan terus membuka daerah transmigrasi dan perluasan areal pertanian baru untuk mempercepat pembangunan pada desa-desa tertinggal.
"Ini menjadi salah satu program percepatan pembangunan yang terus kita lakukan dari tahun 2009 dan ditargetkan tahun 2015 kita bisa menyelesaikan program pemerataan pembangunan," kata Kepala Bappeda Kubu Raya, Gandhi Setyagraha di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, dengan membuka wilayah transmigrasi dan daerah pertanian baru, daerah tersebut dapat menjadi penggerak bagi wilayah sekitarnya atau pusat pertumbuhan ekonomi.
Sebagai contoh yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Kubu Raya saat ini adalah kawasan terpadu mandiri (KTM) di Rasau Jaya dan food estate (kawasan pangan).
Dia menyatakan, sampai saat ini masih terdapat 76 dari 117 desa yang tersebar di sembilan kecamatan masuk dalam kategori desa tertinggal.
Seperti di Kecamatan Batu Ampar terdapat sebelas desa kategori tertinggal, Terentang delapan desa, Kubu 18 desa, Teluk Pakedai sepuluh desa, Sungai Kakap dua desa, Rasau Jaya dua desa, Sungai Raya sembilan desa, Sungai Ambawang sebelas desa, dan Kuala Mandor B lima desa.
"Meski masih ada beberapa desa tertinggal, namun pemerintah kabupaten terus melakukan berbagai macam program trobosan sehingga desa tertinggal dapat berubah status menjadi desa maju. Program yang telah kita lakukan adalah dengan melakukan pembangunan jalan poros untuk meningkatkan konektivitas sekaligus membuka akses ekonomi daerah," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ghandi pemerintah juga melakukan penguatan-penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan, penguatan unit-unit pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, penambahan sarana dan prasarana transportasi daerah terpencil.
"Seperti pembangunan dermaga, penambahan tenaga pendukung pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan, memberikan dukungan kredit unit mikro kecil dan menengah untuk usaha masyarakat pedesaan, dan dukungan teknis untuk usaha unggulan lokal, ini sudah kita lakukan," katanya.
Ghandi menyebutkan, selain beberapa program transportasi, pelayanan dasar, dan pembiayaan, pemerintah kabupaten juga membentuk kelompok tani, nelayan, PNPM Mandiri, menyediakan sanitasi pemukiman di pedesaan, memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk daerah terpencil, memberikan bantuan ternak, budidaya perikanan air tawar, bantuan bibit hutan masyarakat dan lain sebagainya.
"Banyak program yang kita lakukan agar desa-desa tertinggal tersebut bisa maju, bahkan tahun depan Insya Allah akan dilakukan pembangunan jembatan Sungai Enau-Retok," kata Gandhi.
Ghandi menuturkan pihaknya memproyeksikan pada lima tahun kepedan akan ada 50 persen desa tertinggal sudah dapat ditangani. Hal itu akan terjadi dengan terbukanya aksesibilitas antar desa dan terbukanya akses intra dan inter kecamatan yang akan berdampak pada terbukanya akses sumber pusat produksi terhadap simpul distribusi produksi menuju akses pasar dengan terbangunnya infrastruktur yang saling terintegrasi.
"Prioritas utama untuk desa tertinggal memang yang harus dilakukan pertama-tama adalah infrastruktur antar wilayah terkait jalan dan sarana transportasi," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Ini menjadi salah satu program percepatan pembangunan yang terus kita lakukan dari tahun 2009 dan ditargetkan tahun 2015 kita bisa menyelesaikan program pemerataan pembangunan," kata Kepala Bappeda Kubu Raya, Gandhi Setyagraha di Sungai Raya, Jumat.
Menurutnya, dengan membuka wilayah transmigrasi dan daerah pertanian baru, daerah tersebut dapat menjadi penggerak bagi wilayah sekitarnya atau pusat pertumbuhan ekonomi.
Sebagai contoh yang telah dilakukan pemerintah kabupaten Kubu Raya saat ini adalah kawasan terpadu mandiri (KTM) di Rasau Jaya dan food estate (kawasan pangan).
Dia menyatakan, sampai saat ini masih terdapat 76 dari 117 desa yang tersebar di sembilan kecamatan masuk dalam kategori desa tertinggal.
Seperti di Kecamatan Batu Ampar terdapat sebelas desa kategori tertinggal, Terentang delapan desa, Kubu 18 desa, Teluk Pakedai sepuluh desa, Sungai Kakap dua desa, Rasau Jaya dua desa, Sungai Raya sembilan desa, Sungai Ambawang sebelas desa, dan Kuala Mandor B lima desa.
"Meski masih ada beberapa desa tertinggal, namun pemerintah kabupaten terus melakukan berbagai macam program trobosan sehingga desa tertinggal dapat berubah status menjadi desa maju. Program yang telah kita lakukan adalah dengan melakukan pembangunan jalan poros untuk meningkatkan konektivitas sekaligus membuka akses ekonomi daerah," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ghandi pemerintah juga melakukan penguatan-penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat pedesaan, penguatan unit-unit pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, penambahan sarana dan prasarana transportasi daerah terpencil.
"Seperti pembangunan dermaga, penambahan tenaga pendukung pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan, memberikan dukungan kredit unit mikro kecil dan menengah untuk usaha masyarakat pedesaan, dan dukungan teknis untuk usaha unggulan lokal, ini sudah kita lakukan," katanya.
Ghandi menyebutkan, selain beberapa program transportasi, pelayanan dasar, dan pembiayaan, pemerintah kabupaten juga membentuk kelompok tani, nelayan, PNPM Mandiri, menyediakan sanitasi pemukiman di pedesaan, memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk daerah terpencil, memberikan bantuan ternak, budidaya perikanan air tawar, bantuan bibit hutan masyarakat dan lain sebagainya.
"Banyak program yang kita lakukan agar desa-desa tertinggal tersebut bisa maju, bahkan tahun depan Insya Allah akan dilakukan pembangunan jembatan Sungai Enau-Retok," kata Gandhi.
Ghandi menuturkan pihaknya memproyeksikan pada lima tahun kepedan akan ada 50 persen desa tertinggal sudah dapat ditangani. Hal itu akan terjadi dengan terbukanya aksesibilitas antar desa dan terbukanya akses intra dan inter kecamatan yang akan berdampak pada terbukanya akses sumber pusat produksi terhadap simpul distribusi produksi menuju akses pasar dengan terbangunnya infrastruktur yang saling terintegrasi.
"Prioritas utama untuk desa tertinggal memang yang harus dilakukan pertama-tama adalah infrastruktur antar wilayah terkait jalan dan sarana transportasi," tuturnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013