Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pengamat politik Universitas Tanjungpura Bakran Suni mengharapkan agar calon anggota KPU yang tidak dinyatakan lolos untuk bisa berpikir dewasa dan mengoreksi diri, sebelum melakukan langkah yang dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat banyak.
"Sepertinya polemik pemilihan anggota KPU di beberapa daerah, khususnya di Kubu Raya saat ini semakin memanas. Tidak hanya berbagai `statement` yang dikeluarkan melalui media, sampai aksi demo juga terus terjadi," kata Bakran di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, dalam suatu proses pemilihan, tentu ada yang terpilih dan ada yang harus tersingkir. Hal itu seharusnya dapat dimengerti oleh semua peserta yang akan mengikuti suatu proses penyeleksian, terutama dalam proses pemilihan anggota KPU.
"KPU itu memiliki peranan penting, bahkan posisinya sangat kuat dalam menentukan calon pemimpin maupun calon anggota legislatif pada setiap proses pemilu. Untuk itu, independensinya harus tetap terjaga, terutama anggota yang akan mengisi kursi KPU itu nantinya," tuturnya.
Bakran yakin, dari proses penyeleksian yang telah dilakukan oleh tim seleksi di beberapa kabupaten/kota sudah melalui mekanisme yang benar. Meski ada beberapa kekurangan, tentu itu merupakan hal yang wajar.
"Tinggal bagaimana memperbaiki dan saling mengoreksi apa yang salah dan kurang tersebut, apa lagi saat ini setiap peserta bisa melihat langsung bagaimana hasil proses pemilihannya. Sebelum protes, tentu kita harus instropeksi diri sendiri terlebih dahulu dan kalau memang ada mekanisme yang salah, tentu bisa ditempuh sesuai dengan jalur yang ada, jadi tidak asal mengeluarkan statement, apa lagi melalui media," katanya.
Ketua jurusan Magister Ilmu Politik Universitas Tanjungpura itu menambahkan, untuk menjadi anggota KPU tentu banyak faktor yang harus dipenuhi oleh setiap calon. Dalam hal ini, lanjutnya, intelejensi saja tidak cukup, karena banyak faktor X yang mempengaruhi terpilihnya seseorang.
Dia menjelaskan, bisa saja, ada anggota komisioner KPU yang mengikuti kembali proses seleksi tidak terpilih dan dikarenakan beberapa faktor, seperti rekam jejaknya atau berbagai catatan yang sudah ada sebelumnya saat dia duduk di kursi KPU.
"Jangan dilupakan, itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting, dibanding pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia politik. Jadi, kalau pun dia pintar dan berpengalaman, tapi kalau `track record`-nya jelek, ya jelas tidak usah dipilih lagi dan ini yang harus menjadi bahan pertimbangan dari semua pihak, terutama bagi panitia seleksi," tuturnya.
Bakran berpesan agar tidak sampai anggota KPU yang terpilih nantinya, justru malah tidak independen karena hal itu sangat berbahaya dan dapat merusak tatanan politik di Indonesia dan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini.
"Saya juga menyarankan kepada mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi, apalagi sampai dimanfaatkan untuk melakukan demo. Karena dari pemberitaan yang ada, mahasiswa justru digunakan untuk melakukan aksi pembatalan proses seleksi itu," sarannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Sepertinya polemik pemilihan anggota KPU di beberapa daerah, khususnya di Kubu Raya saat ini semakin memanas. Tidak hanya berbagai `statement` yang dikeluarkan melalui media, sampai aksi demo juga terus terjadi," kata Bakran di Pontianak, Senin.
Dia mengatakan, dalam suatu proses pemilihan, tentu ada yang terpilih dan ada yang harus tersingkir. Hal itu seharusnya dapat dimengerti oleh semua peserta yang akan mengikuti suatu proses penyeleksian, terutama dalam proses pemilihan anggota KPU.
"KPU itu memiliki peranan penting, bahkan posisinya sangat kuat dalam menentukan calon pemimpin maupun calon anggota legislatif pada setiap proses pemilu. Untuk itu, independensinya harus tetap terjaga, terutama anggota yang akan mengisi kursi KPU itu nantinya," tuturnya.
Bakran yakin, dari proses penyeleksian yang telah dilakukan oleh tim seleksi di beberapa kabupaten/kota sudah melalui mekanisme yang benar. Meski ada beberapa kekurangan, tentu itu merupakan hal yang wajar.
"Tinggal bagaimana memperbaiki dan saling mengoreksi apa yang salah dan kurang tersebut, apa lagi saat ini setiap peserta bisa melihat langsung bagaimana hasil proses pemilihannya. Sebelum protes, tentu kita harus instropeksi diri sendiri terlebih dahulu dan kalau memang ada mekanisme yang salah, tentu bisa ditempuh sesuai dengan jalur yang ada, jadi tidak asal mengeluarkan statement, apa lagi melalui media," katanya.
Ketua jurusan Magister Ilmu Politik Universitas Tanjungpura itu menambahkan, untuk menjadi anggota KPU tentu banyak faktor yang harus dipenuhi oleh setiap calon. Dalam hal ini, lanjutnya, intelejensi saja tidak cukup, karena banyak faktor X yang mempengaruhi terpilihnya seseorang.
Dia menjelaskan, bisa saja, ada anggota komisioner KPU yang mengikuti kembali proses seleksi tidak terpilih dan dikarenakan beberapa faktor, seperti rekam jejaknya atau berbagai catatan yang sudah ada sebelumnya saat dia duduk di kursi KPU.
"Jangan dilupakan, itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting, dibanding pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia politik. Jadi, kalau pun dia pintar dan berpengalaman, tapi kalau `track record`-nya jelek, ya jelas tidak usah dipilih lagi dan ini yang harus menjadi bahan pertimbangan dari semua pihak, terutama bagi panitia seleksi," tuturnya.
Bakran berpesan agar tidak sampai anggota KPU yang terpilih nantinya, justru malah tidak independen karena hal itu sangat berbahaya dan dapat merusak tatanan politik di Indonesia dan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini.
"Saya juga menyarankan kepada mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi, apalagi sampai dimanfaatkan untuk melakukan demo. Karena dari pemberitaan yang ada, mahasiswa justru digunakan untuk melakukan aksi pembatalan proses seleksi itu," sarannya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013