Pontianak, 28/1 (Antara Kalbar) - Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M Fansrullah ASA mendesak, PT Pertamina membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat.
"Harusnya Pertamina membangun SPBU di kawasan-kawasan perbatasan Kalbar yang saat ini belum tersentuh," kata M Fansrullah ASA di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, akibat belum tersedianya SPBU di kawasan-kawasan perbatasan Kalbar, sehingga masyarakat disana membeli BBM bersubsidi dengan harga yang cukup mahal, karena ditambah ongkos kirim.
"Menurut informasi yang saya peroleh, malah ada sekitar 25 kiloliter BBM luar yang masuk di kawasan perbatasan Kalbar," ungkapnya.
Wakil Ketua BPH Migas menambahkan, kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kalbar tahun 2013 sebesar 937 ribu kiloliter, diantaranya sebanyak 576 ribu kiloliter premium, dan sisanya solar sekitar 361 kiloliter.
"Untuk kuota BBM bersubsidi tahun 2014 bagi Provinsi Kalbar, sepertinya tidak mengalami perubahan, karena kuota nasional diprediksi juga tidak berubah," ujarnya.
Menurut dia, dengan pertambahan penduduk, industri dan kendaraan bermotor maka kuota BBM bersubsidi yang tetap seperti tahun sebelumnya bisa saja kurang, sehingga distribusi BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran dan perlu pengawasan secara ketat.
"Kami sudah membentuk satuan tugas yang anggotanya dari berbagai elemen untuk melakukan pengawasan distribusi BBM dan gas bersubsidi, tetapi perlu ditingkatkan lagi," kata Fansrullah.
Selain itu, pengawasan dengan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) atau pengawasan pemakaian BBM bersubsidi dengan kartu pembelian BBM subsidi juga mendesak segera dilaksanakan dalam menekan penyelewengan BBM bersubsidi.
Menurut data yang ada, saat ini PT Pertamina memiliki sekitar 96 unit SPBU, dan 15 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Sementara untuk perusahaan pendamping PT Aneka Kimia Raya (AKR), sebanyak 15 unit SPBU, dan 13 unit SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Bersubsidi).
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Harusnya Pertamina membangun SPBU di kawasan-kawasan perbatasan Kalbar yang saat ini belum tersentuh," kata M Fansrullah ASA di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan, akibat belum tersedianya SPBU di kawasan-kawasan perbatasan Kalbar, sehingga masyarakat disana membeli BBM bersubsidi dengan harga yang cukup mahal, karena ditambah ongkos kirim.
"Menurut informasi yang saya peroleh, malah ada sekitar 25 kiloliter BBM luar yang masuk di kawasan perbatasan Kalbar," ungkapnya.
Wakil Ketua BPH Migas menambahkan, kuota BBM bersubsidi untuk Provinsi Kalbar tahun 2013 sebesar 937 ribu kiloliter, diantaranya sebanyak 576 ribu kiloliter premium, dan sisanya solar sekitar 361 kiloliter.
"Untuk kuota BBM bersubsidi tahun 2014 bagi Provinsi Kalbar, sepertinya tidak mengalami perubahan, karena kuota nasional diprediksi juga tidak berubah," ujarnya.
Menurut dia, dengan pertambahan penduduk, industri dan kendaraan bermotor maka kuota BBM bersubsidi yang tetap seperti tahun sebelumnya bisa saja kurang, sehingga distribusi BBM bersubsidi harus benar-benar tepat sasaran dan perlu pengawasan secara ketat.
"Kami sudah membentuk satuan tugas yang anggotanya dari berbagai elemen untuk melakukan pengawasan distribusi BBM dan gas bersubsidi, tetapi perlu ditingkatkan lagi," kata Fansrullah.
Selain itu, pengawasan dengan teknologi Radio Frequency Identification (RFID) atau pengawasan pemakaian BBM bersubsidi dengan kartu pembelian BBM subsidi juga mendesak segera dilaksanakan dalam menekan penyelewengan BBM bersubsidi.
Menurut data yang ada, saat ini PT Pertamina memiliki sekitar 96 unit SPBU, dan 15 unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang tersebar di 14 kabupaten/kota di Kalbar. Sementara untuk perusahaan pendamping PT Aneka Kimia Raya (AKR), sebanyak 15 unit SPBU, dan 13 unit SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus Bersubsidi).
(A057/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014