Pontianak (Antara Kalbar) - Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tri Budiarto mengritik Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat TTA Nyarong pada rapat koordinasi pembahasan kebakaran lahan dan asap di Pontianak, Jumat.
"Rakyat tidak tanya kapan atau berapa lama bapak menempati jabatan itu, tapi apa tindakan pemerintah dalam mengatasi kabut asap," kata Tri Budiarto.
Menurut dia, masyarakat pun bertanya-tanya kalau tidak terlihat tindakan yang nyata.
TTA Nyarong pada awal rapat menyebutkan bahwa beberapa hari terakhir pihaknya menjadi sorotan media terkait kabut asap.
Ia sendiri mengaku baru diangkat dan dilantik sebagai Pelaksana BPBD Provinsi Kalbar. "Baru dua minggu," kata TTA Nyarong. Sebelumnya ia kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
Rapat itu juga molor dari jadwal yang ditetapkan yakni pukul 14.00 WIB dan dimulai hampir setengah jam sesudahnya.
Dari 28 instansi yang diundang, tidak semua hadir dalam rapat tersebut. Hal itu terlihat berdasarkan absensi yang hadir dan menandatangani.
Tri Budiarto mengingatkan, kabut asap sebenarnya masuk dalam kejadian yang selalu berulang. "Pelan tetapi pasti," kata Tri Budiarto yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar itu.
Pemerintah Provinsi, lanjut dia, punya fungsi memberi pendampingan kepada kabupaten dan kota.
"Bahkan sesuai fungsi komando, BPBD Provinsi Kalbar berhak memerintahkan BPBD kabupaten kota untuk hadir," katanya.
(T.T011/N002)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Rakyat tidak tanya kapan atau berapa lama bapak menempati jabatan itu, tapi apa tindakan pemerintah dalam mengatasi kabut asap," kata Tri Budiarto.
Menurut dia, masyarakat pun bertanya-tanya kalau tidak terlihat tindakan yang nyata.
TTA Nyarong pada awal rapat menyebutkan bahwa beberapa hari terakhir pihaknya menjadi sorotan media terkait kabut asap.
Ia sendiri mengaku baru diangkat dan dilantik sebagai Pelaksana BPBD Provinsi Kalbar. "Baru dua minggu," kata TTA Nyarong. Sebelumnya ia kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.
Rapat itu juga molor dari jadwal yang ditetapkan yakni pukul 14.00 WIB dan dimulai hampir setengah jam sesudahnya.
Dari 28 instansi yang diundang, tidak semua hadir dalam rapat tersebut. Hal itu terlihat berdasarkan absensi yang hadir dan menandatangani.
Tri Budiarto mengingatkan, kabut asap sebenarnya masuk dalam kejadian yang selalu berulang. "Pelan tetapi pasti," kata Tri Budiarto yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalbar itu.
Pemerintah Provinsi, lanjut dia, punya fungsi memberi pendampingan kepada kabupaten dan kota.
"Bahkan sesuai fungsi komando, BPBD Provinsi Kalbar berhak memerintahkan BPBD kabupaten kota untuk hadir," katanya.
(T.T011/N002)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014