Pontianak (Antara Kalbar) - Manajemen RSUD dr Soedarso Pontianak mengharapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk mempercepat proses verifikasi terhadap pasien Jaminan Kesehatan Nasional.
"Kalau sekarang, rentang waktunya terlalu lama," kata Direktur RSUD dr Soedarso, Gede Sanjaya di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, saat ini RSUD Soedarso Pontianak tengah mengajukan klaim ke BPJS untuk pelayanan pada Januari lalu.
Ia mengaku tidak ingat secara pasti namun diperkirakan sekitar Rp3 miliar.
Gede Sanjaya menuturkan, kalau pihak swasta mungkin akan keberatan karena mereka harus menunggu lama agar biaya yang telah dikeluarkan dibayar kembali oleh BPJS.
"Untung saja, Pak Gubernur Kalbar telah komitmen agar Kalbar mendukung Jaminan Kesehatan Nasional. Kalbar bisa mengalokasikan dana untuk biaya operasional sebelumnya," kata dia.
Ia melanjutkan, idealnya satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan, pihak penyedia fasilitas kesehatan sudah mendapat klaim dari BPJS.
"Jadi tidak menunggu terlalu lama," katanya. Selain itu, ia menyarankan agar tenaga verifikasi di BPJS mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sifatnya khusus.
"Untuk diagnosa yang penanganannya khusus, jadi tidak ribet. Verifikasinya pun tidak lambat," katanya menegaskan.
Ia mengakui, dengan berbagai perubahan dalam sistem layanan kesehatan masyarakat, masih dibutuhkan banyak perbaikan.
"Namun BPJS juga harus membangun sistem supaya verifikasi menjadi lebih cepat," kata dia menyarankan.
Pihak RSUD dr Soedarso tengah menyiapkan tagihan untuk pelayanan Februari 2014.
RSUD dr Soedarso merupakan rumah sakit utama untuk rujukan program JKN di Provinsi Kalbar.
(T011//N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kalau sekarang, rentang waktunya terlalu lama," kata Direktur RSUD dr Soedarso, Gede Sanjaya di Pontianak, Rabu.
Menurut dia, saat ini RSUD Soedarso Pontianak tengah mengajukan klaim ke BPJS untuk pelayanan pada Januari lalu.
Ia mengaku tidak ingat secara pasti namun diperkirakan sekitar Rp3 miliar.
Gede Sanjaya menuturkan, kalau pihak swasta mungkin akan keberatan karena mereka harus menunggu lama agar biaya yang telah dikeluarkan dibayar kembali oleh BPJS.
"Untung saja, Pak Gubernur Kalbar telah komitmen agar Kalbar mendukung Jaminan Kesehatan Nasional. Kalbar bisa mengalokasikan dana untuk biaya operasional sebelumnya," kata dia.
Ia melanjutkan, idealnya satu minggu setelah kegiatan dilaksanakan, pihak penyedia fasilitas kesehatan sudah mendapat klaim dari BPJS.
"Jadi tidak menunggu terlalu lama," katanya. Selain itu, ia menyarankan agar tenaga verifikasi di BPJS mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang sifatnya khusus.
"Untuk diagnosa yang penanganannya khusus, jadi tidak ribet. Verifikasinya pun tidak lambat," katanya menegaskan.
Ia mengakui, dengan berbagai perubahan dalam sistem layanan kesehatan masyarakat, masih dibutuhkan banyak perbaikan.
"Namun BPJS juga harus membangun sistem supaya verifikasi menjadi lebih cepat," kata dia menyarankan.
Pihak RSUD dr Soedarso tengah menyiapkan tagihan untuk pelayanan Februari 2014.
RSUD dr Soedarso merupakan rumah sakit utama untuk rujukan program JKN di Provinsi Kalbar.
(T011//N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014