Nusa Dua (Antara Kalbar) - Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) akan meluncurkan portal data Indonesia sebagai wujud komitmen pemerintah akan pentingnya keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.
"Kami sedang menyusun portal data Indonesia, yang akan menyediakan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin (machine-readable), bukan berformat 'pdf', sehingga bisa diolah jadi visualisasi dan aplikasi. Data-data yang akan tersedia dalam waktu dekat itu untuk permulaan akan berisi mengenai transportasi dan anggaran," kata Deputi IV UKP4 Tara Hidayat dalam jumpa pers di Konferensi "Open Government Partnership" Regional Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Tara menjelaskan, data-data dalam portal tersebut disusun dari sejumlah lembaga-lembaga terkait, Badan Pusat Statistik serta sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Ia juga mengatakan untuk sementara data di portal tersebut hanyalah data pada tingkatan nasional. Namun, ia berharap data dari seluruh daerah di Indonesia bisa disajikan di portal tersebut.
"Untuk level nasional dulu, tapi kami sudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk bisa memasukan data-data anggaran mereka," katanya.
Dalam perkembangannya nanti, portal data Indonesia itu diharapkan tidak hanya mampu memuat data dari sektor transportasi dan anggaran saja tetapi juga sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan serta sosial.
Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, portal data Indonesia itu merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui komitmen keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.
Namun, Kuntoro menuturkan tidak semua data bisa langsung disajikan dalam portal tersebut karena tidak semua data dibutuhkan masyarakat.
"Portal ini kami buat seperti 'Open Data' punya Inggris. Di Amerika Serikat juga ada yang semacam ini, makanya ide ini dari mereka," katanya.
(A062/R. Chaidir)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami sedang menyusun portal data Indonesia, yang akan menyediakan data dalam bentuk yang bisa dibaca mesin (machine-readable), bukan berformat 'pdf', sehingga bisa diolah jadi visualisasi dan aplikasi. Data-data yang akan tersedia dalam waktu dekat itu untuk permulaan akan berisi mengenai transportasi dan anggaran," kata Deputi IV UKP4 Tara Hidayat dalam jumpa pers di Konferensi "Open Government Partnership" Regional Asia Pasifik di Nusa Dua, Bali, Selasa.
Tara menjelaskan, data-data dalam portal tersebut disusun dari sejumlah lembaga-lembaga terkait, Badan Pusat Statistik serta sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Ia juga mengatakan untuk sementara data di portal tersebut hanyalah data pada tingkatan nasional. Namun, ia berharap data dari seluruh daerah di Indonesia bisa disajikan di portal tersebut.
"Untuk level nasional dulu, tapi kami sudah meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk bisa memasukan data-data anggaran mereka," katanya.
Dalam perkembangannya nanti, portal data Indonesia itu diharapkan tidak hanya mampu memuat data dari sektor transportasi dan anggaran saja tetapi juga sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan serta sosial.
Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, portal data Indonesia itu merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui komitmen keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.
Namun, Kuntoro menuturkan tidak semua data bisa langsung disajikan dalam portal tersebut karena tidak semua data dibutuhkan masyarakat.
"Portal ini kami buat seperti 'Open Data' punya Inggris. Di Amerika Serikat juga ada yang semacam ini, makanya ide ini dari mereka," katanya.
(A062/R. Chaidir)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014