Jakarta (Antara Kalbar) - Pengamat politik Universitas Indonesia Arbi Sanit meminta dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) membuka data pajak harta.
"Diumumkan saja data pajaknya untuk diketahui kejujurannya sebagai calon pemimpin," kata Arbi Sanit di Jakarta, Jumat.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UI itu mendesak pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi - JK) mempublikasikan laporan pajak harta.
Sehingga masyarakat dapat menilai kejujuran para pasangan calon pemimpin itu sebagai warga negara yang taat membayar pajak.
Arbi menyebutkan para pasangan capres-cawapres mayoritas sebagai pejabat negara.
Arbi menuturkan pihaknya mendapatkan informasi pasangan nomor urut dua Jokowi - JK siap membuka laporan pajak hartanya.
Arbi menyatakan informasi laporan pajak harta merupakan salah satu indikator integritas dan kejujuran pemimpin.
"Kalau dia pengemplang pajak tidak layak dipercaya untuk memimpin," tegas Arbi.
Dia menambahkan kebanyakan pejabat di Indonesia sebagai pengemplang pajak karena merasa gaji yang diberikan negara rendah sekali.
Selain itu, Arbi menyerukan calon kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau DPR RI harus mengumumkan pajak harta.
Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Kalla, Tjahjo Kumolo menegaskan kandidat pasangan nomor urut dua siap untuk membuka data pajak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Diumumkan saja data pajaknya untuk diketahui kejujurannya sebagai calon pemimpin," kata Arbi Sanit di Jakarta, Jumat.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UI itu mendesak pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi - JK) mempublikasikan laporan pajak harta.
Sehingga masyarakat dapat menilai kejujuran para pasangan calon pemimpin itu sebagai warga negara yang taat membayar pajak.
Arbi menyebutkan para pasangan capres-cawapres mayoritas sebagai pejabat negara.
Arbi menuturkan pihaknya mendapatkan informasi pasangan nomor urut dua Jokowi - JK siap membuka laporan pajak hartanya.
Arbi menyatakan informasi laporan pajak harta merupakan salah satu indikator integritas dan kejujuran pemimpin.
"Kalau dia pengemplang pajak tidak layak dipercaya untuk memimpin," tegas Arbi.
Dia menambahkan kebanyakan pejabat di Indonesia sebagai pengemplang pajak karena merasa gaji yang diberikan negara rendah sekali.
Selain itu, Arbi menyerukan calon kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau DPR RI harus mengumumkan pajak harta.
Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi - Kalla, Tjahjo Kumolo menegaskan kandidat pasangan nomor urut dua siap untuk membuka data pajak.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014