Jakarta (Antara Kalbar) - Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto mengatakan pihaknya sedang menyusun konsep struktur dan kelembagaan kabinet maupun kriteria calon menteri.
"Kami hanya menyusun konsep struktur, kelembagaan kabinet, dan kriteria calon menteri yang akan duduk di kabinet secara umum. Hal itu terus dimatangkan dalam dua pekan ke depan," ujar Andi Widjajanto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya tidak mengetahui calon-calon menteri yang ditunjuk oleh pasangan Jokowi-JK.
Dalam penyusunan struktur maupun kriteria calon menteri, lanjut dia, Tim Transisi Jokowi-JK meminta masukan dari organisasi masyarakat, seperti Komnas HAM, KontraS, Setara Institute, Imparsial, dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
"Beberapa hari lalu kami dapat masukan dari aktivis HAM, mereka memberikan kriteria HAM untuk enam jabatan, seperti Menkopolhukam, Menkumham, Menhan, Jaksa Agung, Mendagri, dan Badan Pertanahan Nasional," kata dia.
Selain itu, Komnas Perempuan juga menyampaikan masukan kepada Tim Transisi terkait dengan permasalahan perempuan.
"Begitu pun dari praktisi perbankan juga menawarkan kriteria," ujar dia.
Ia mengungkapkan kriteria-kriteria tersebut ditampung oleh Tim Transisi dan tidak masuk dalam nominasi calon menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK.
"Kami hanya masuk ke kriteria tiap calon menteri, bukan pada nominasi," kata dia.
Sebelumnya, pengamat ekonomi UI Aris Yunanto mengatakan bahwa calon menteri kabinet Jokowi-JK harus bisa mengikuti cara kerja Jokowi, seperti blusukan, selain memenuhi syarat formal dan tertulis.
"Calon menteri di kabinet Jokowi-JK harus juga memenuhi kriteria tidak tertulis, yaitu kemampuan blusukan ala Jokowi, seperti Wali Kota Surabaya, Bandung, Bogor, dan Bupati Kudus punya karakter mirip Jokowi," kata Aris Yunanto dalam diskusi chat after lunch mengawal kabinet Jokowi-JK dengan potensi daerah di Jakarta, Kamis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami hanya menyusun konsep struktur, kelembagaan kabinet, dan kriteria calon menteri yang akan duduk di kabinet secara umum. Hal itu terus dimatangkan dalam dua pekan ke depan," ujar Andi Widjajanto dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya tidak mengetahui calon-calon menteri yang ditunjuk oleh pasangan Jokowi-JK.
Dalam penyusunan struktur maupun kriteria calon menteri, lanjut dia, Tim Transisi Jokowi-JK meminta masukan dari organisasi masyarakat, seperti Komnas HAM, KontraS, Setara Institute, Imparsial, dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.
"Beberapa hari lalu kami dapat masukan dari aktivis HAM, mereka memberikan kriteria HAM untuk enam jabatan, seperti Menkopolhukam, Menkumham, Menhan, Jaksa Agung, Mendagri, dan Badan Pertanahan Nasional," kata dia.
Selain itu, Komnas Perempuan juga menyampaikan masukan kepada Tim Transisi terkait dengan permasalahan perempuan.
"Begitu pun dari praktisi perbankan juga menawarkan kriteria," ujar dia.
Ia mengungkapkan kriteria-kriteria tersebut ditampung oleh Tim Transisi dan tidak masuk dalam nominasi calon menteri yang akan duduk di kabinet Jokowi-JK.
"Kami hanya masuk ke kriteria tiap calon menteri, bukan pada nominasi," kata dia.
Sebelumnya, pengamat ekonomi UI Aris Yunanto mengatakan bahwa calon menteri kabinet Jokowi-JK harus bisa mengikuti cara kerja Jokowi, seperti blusukan, selain memenuhi syarat formal dan tertulis.
"Calon menteri di kabinet Jokowi-JK harus juga memenuhi kriteria tidak tertulis, yaitu kemampuan blusukan ala Jokowi, seperti Wali Kota Surabaya, Bandung, Bogor, dan Bupati Kudus punya karakter mirip Jokowi," kata Aris Yunanto dalam diskusi chat after lunch mengawal kabinet Jokowi-JK dengan potensi daerah di Jakarta, Kamis.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014